JAKARTA-Meski Bank Indonesia (BI) membantah, dugaan praktek kartel dalam penentuan suku bunga perbankan semakin jelas terlihat. Indikasinya terlihat dari dominannya 10 bank besar di Indonesia dalam membentuk suku bunga perbankan. “Struktur pasar perbankan di Indonesia memang oligopoli. Hampir menguasai 70 persen pangsa pasar perbankan Indonesia dikuasai oleh 10 bank. Itu saja secara teori ada kartel,” ujar pengamat perbankan Achmad Iskandar di Jakarta, Rabu (17/4).
Dugaan praktek kartel kata dia sulit dibantah. Dari 120 jumlah bank di Indonesia, struktur pasar dikuasai oleh 10 bank. Bahkan mereka bisa mendikte pasar. “Pasar itu didikte oleh suku bunga,” kata dia.
Menurut dia, debitur di Indonesia juga punya andil dalam pembentukan suku bunga. Pasalnya, debitur di Indonesia, bisa menegosiasi dengan bank dalam menentukan suku bunga. Jika deal soal besaran suku bunga maka mereka akan menyimpan uangnya di bank tersebut. “Akan tetapi kalau suku bunga yang diinginkan tidak sesuai maka mereka bisa pindah ke bank lain,” jelas dia.
Bahkan kata dia, ebitur kadang memaksa bank mematok bunga tinggi. Konsekwensinya, bank akan menetapkan suku bunga kredit dan suku bunga pinjamna yang tinggi. “Jadi, kartelnya secara alamiah tercipta,” kata dia.
Dia menilai, BI tidak berdaya menghadapi praktek kartel suku bunga ini. Indikasinya, terlihat dari suku bunga acuan atau BI Ratenya yang tidak diikuti oleh perbankan. “BI rate sebenarnya signal atau banchmark. Kalau BI rate maka suku bunga naik, kalau BI Rate turun suku bunga turun.
Yang terjadi diperbankan Indonesia, BI Rate turun tidak diikuti perbankan menurunkan tingkat suku bunganya. “Kalau BI Rate naik, suku bunga cepat naik, tetapi kalau BI Rate turun, tidak ada bank yang menurunkan suku bunganya,” jelas dia.
Sebenarnya kata dia, BI menjadikan suku bunga ini sebagai indikator kesehatan bank. “Misalnya, harus tegas, kalau bank yang mematok suku bunga kreditnya tinggi masuk kategori kurang efisien. Cara ini bisa memaksa bank menurunkan suku bunga kreditnya,” kata dia.
Menurut dia, inti dari kegiatan bank itu harus mendukung pergerakan sektor rill. Namun kenyataannya, sektor rill atay wirausaha di Indonesia tidak mendapat sokongan dari perbankan. “Struktur pasar yang ologipoli membebani masyarakat dengan suku bunga yang tinggi,” kata dia.
Karena itu kata dia, perlu penegakan aturan yang tegas. Sebab, jika tidak, sampai 100 tahun kedepan, pengusaha Indonesia tidak mendapatt dukungan dari sektor perbankan. “Perlu intervensi pemerintah ke bank agar mereka menurunkan suku bunga kreditnya,” jelas dia.
