100% Kontrol Negara, Menteri Rini Usul Bentuk 6 Holding BUMN

38
Menteri BUMN Rini Soemarno dan Waseskab Bistok Simbolon usai mengikuti ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/8)

JAKARTA-Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan pembentukan enam perusahaan induk atau holding BUMN yang ditujukan memberi dampak signifikan kepada perekonomian. Selain itu, holdingisasi BUMN ini juga untuk memperkuat kapasitas pembangunan infrastruktur negara melalui BUMN. “Untuk tahap awal, ada 6 holding BUMN,” ujar Menteri BUMN Rini Soemarno kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/8).

Adapun keenam holding BUMN itu yakni:  Pertama, holding pertambangan. Sekarang sedang disosialisasikan. “Sosialisasi  dilakukan oleh Budi Sadikin (mantan Dirut Bank Mandiri),” ujarnya.

Kedua, holdingisasi untuk minyak dan gas. PT Pertamina yang akan menjadi holding company.

Ketiga, holding pertambangan, yang akan menjadi holding company adalah Inalum. “Kemudian ada holding company untuk perumahan, karena kita ingin mendorong pembangunan perumahan, terutama perumahan murah, perumahan rakyat, dan perumahan menengah, yaitu Perumnas akan menjadi holding dari beberapa perusahaan karya, yaitu PP dan Adi Karya,” katanya.
Keempat, holding company untuk infrastruktur, terutama untuk jalan tol. “Itu akan di holding company adalah Hutama Karya yang 100% milik negara,” katanya.

Rini Soemarno menegaskan, holding-holding company ini adalah yang 100% milik negara, sehingga kepemilikannya menjadi lebih jelas. “Dan harus tetap 100% dimiliki negara,” tegasnya.

Ditekankan pula, bahwa perusahaan-perusahaan yang menjadi anak dari holding-holding company ini, kepemilikannya tidak boleh berkurang dari 51%. Sehingga, kontrol dari negara tetap terjadi. “Selain 51% dan juga tetap ada saham Seri A, sehingga kontrol di negara tetap terjadi,” papar Rini.

Kelima, holding perbankan, di mana pemerintah memanfaatkan bukan perbankan tapi jasa keuangan. Oleh karena itu, pemerintah memanfaatkan holding company-nya Jasa Keuangan, yang 100% dimiliki negara. “Kita memakai Danareksa sebagai holding company-nya. Tapi tentunya, tadi juga ditekankan oleh Wapres, Danareksa ini direksinya tentunya akan berubah karena akan menjadi bentuk holding. Kemudian direksinya tentunya harus yang mampu me-manage holding itu terutama dalam sisi atau sektor jasa keuangan,” ungkap Rini.

Dan Keenam,  holding pangan dengan holding company-nya Bulog, di mana di dalamnya ada beberapa perusahaan yang akan menjadi bagian, seperti Sang Hyang, Pertani, BGR, dan PBI.
Presiden kata Rini menginginkan agar holdingisasi ini harus memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Dalam arti bahwa memperkuat kapasitas pembangunan infrastruktur negara melalui BUMN. “Jadi, kita bisa mendorong BUMN untuk dapat melakukan pembangunan-pembangunan di seluruh pelosok Indonesia tanpa mengganggu APBN, ini penekanan yang utama. Dan tentunya untuk itu, tentunya harus mempunyai capacity yang kuat untuk dapat mencari dana,” tegas Rini.