12,7 Juta Ha Disiapkan, Jokowi: 2,53 Juta Ha Lahan Sudah Dibagikan ke Rakyat Kecil

Thursday 28 Feb 2019, 12 : 37 am
by
Presiden Jokowi dalam salah satu acara penyerahan sertifikat perhutanan sosial.

JAWA BARAT-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pemerintah telah menyiapkan lahan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektare untuk diserahkan kepada rakyat kecil, dalam program perhutanan sosial. Dari jumlah itu, sebanyak 2.53 juta hektare sudah dibagikan.

“Misalnya 56 ribu hektare untuk 1.900 kepala keluarga dari 10 kabupaten di Sumatera Selatan, 26.572 hektare untuk 15.427 kepala keluarga di Jawa Barat sampai akhir Januari 2019, atau 80,9 hektare untuk 38 kepala keluarga anggota kelompok tani Mina Bakti di Muara Gembong, Bekasi pada akhir tahun 2017. Dan di banyak tempat lain,” tulis Presiden Jokowi dalam fan page facebooknya Rabu (27/2) siang.

Presiden menegaskan, program perhutanan sosial ini bukan bagi-bagi lahan begitu saja, tapi pemberian hak atau izin memanfaatkan hutan negara untuk menurunkan ketimpangan sosial dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menurunkan kemiskinan dengan cara memberikan akses legal pengelolaan hutan selama 35 tahun.

Pemberian ini, lanjut Presiden Jokowi, diikuti dengan program lanjutan untuk memperkuat kemampuan warga di sekitar kawasan hutan, dari penyiapan sarana dan prasana produksi, pelatihan dan penyuluhan, akses pada informasi pasar, akses pada teknologi, akses pembiayaan, dan pasca panen.

Menurut Presiden, dalam rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2), dirinya telah meminta jajaran pemerintah terkait untuk mempercepat pendataan dan penataan tanah-tanah di kawasan hutan agar rakyat kecil, masyarakat hukum adat, segera mendapatkan manfaat dari program ini

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Idul Adha, RASA Bagikan Daging Kurban, Vitamin dan Sembako ke Masyarakat

BEKASI-Rumah Aspirasi Ade Pupita Sari (R.A.S.A) melalukan pemotongan dan membagikan

Akses Listrik Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

MOROTAI–Kehadiran listrik sudah menjadi kebutuhan pokok manusia. Karena itu pemerintah