June 2015

JAKARTA-Pemerintah mengaku pertumbuhan ekonomi Indonesia masih dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang belum menggembirakan. Namun mengkambinghitamkan kondisi ekonomi global merupakan bentuk ingkar tanggung jawab sebagai pemerintah. Realisasi pertumbuhan ekonomi yang jauh dari target menunjukkan ada persoalan serius dalam pilihan prioritas dan strategi

JAKARTA-Pengamat ekonomi, Sadar Subagyo mendukung upaya pemerintah menaikan dana subsidi partai politik (parpol). Idealnya, kenaikan anggaran bantuan itu mencapai 100 kali lipat. “Saya mendukung sepenuhnya usulan menaikkan dana partai sampai 100 kali lipat dengan syarat hapus mekanisme dana optimalisasi yang sekarang,” jelasnya

JAKARTA-Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyandera (gijzeling) seorang penanggung pajak berinisial TJ, pada Senin 29 Juni 2015. TJ merupakan penanggung pajak PT TTM, sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga, terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

JAKARTA-Pemerintah Indonesia harus mewaspadainya krisis Yunani kendati pengaruh krisis yang terjadi di negeri para dewa Yunani ini tidak berdampak secara langsung ke domestik. Pasalnya, dampak lanjutannya seperti kian menguatnya mata uang dollar AS terhadap mata uang negara emerging market, termasuk Indonesia bakal

JAKARTA-Pemerintah optimistis perekonomian Indonesia pada kuartal kedua  bisa tumbuh lebih baik lagi, meskipun saat ini ekonomi Indonesia, bahkan dunia, mengalami perlambatan. Untuk itu, pemerintah memberikan perhatian khusus pada 5 (lima) bidang, yaitu Infrastuktur, Maritim, Energi, Pangan dan Pariwisata yang di kenal dengan

JAKARTA-Pertemuan antara Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Pemerintah Kalimantan Timur (Kaltim) yang dipimpin oleh Gubernur Awang Faroek Ishak, di Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Kamis (25/6) tengah malam pukul 23.30 WIB yang berlangsung selama 2

JAKARTA-Presiden Joko Widodo mengatakan, kejahatan narkoba saat ini bisa digolongkan dalam kejahatan luar biasa dan serius. Tahun 2015 diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 4,1 juta orang (2,2%). Kerugian material diperkirakan sebesar lebih kurang Rp 63 triliun yang mencakup kerugian akibat belanja

JAKARTA-Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Jawa dan Bali diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik (e-Faktur) mulai 1 Juli 2015. Pemberlakuan e-Faktur merupakan wujud peningkatan layanan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bagi PKP yang dimaksudkan untuk memberikan

JAKARTA-Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyoroti kenaikan harga pangan yang melonjak tinggi pada saat bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri ini. Masalah yang kerap terjadi setiap tahun ini, di mata petinggi PKB itu sebagai akibat dari masih kurangnya infrastruktur pangan di

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan rasa optimisnya kejayaan timah Indonesia sebagai komoditas andalandi pasar dunia akan kembali. Optimisme Presiden Jokowi ini setelah melihat potensi Timah di Bangka Belitung. “Kita kembalikan lagi dengan catatan-catatan,” kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas tentang timah,

JAKARTA-Penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Kantor Wilayah (Kanwil) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, menyerahkan tersangka “Ir. AH”, direktur utama PT ”IGE”, ke Kejaksaaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan (Sulesl) untuk dilakukan proses penuntutan. Penyerahan tersangka dilakukan karena berkas perkara penyidikan tindak pidana

JAKARTA-Anggaran untuk merelokasi pengungsi korban Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ternyata sangat besar. Relokasi yang dibagi dalam dua tahap ini membutuhkan  dana sebesar Rp 663,3 Miliar.  Rinciannya, relokasi tahap pertama adalah 370 KK dari Desa Sukameriah, Simacem, dan Bekerah

JAKARTA-Setelah merilis Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 yang memberikan fasilitas bebas visa kunjungan (BVK) bagi wisatawan dari 30 negara , pemerintah juga berencana akan memberikan fasilitas yang sama kepada 30 negara lainnya pada tahun depan (2016).  Fasilitas ini diberikan guna mendukung

JAKARTA-Angka kasus gizi buruk di Propinsi Nusa Tenggara Timur  (NTT) masih sangat tinggi.  Dari 800 balita, sebanyak 8 orang meninggal dunia  karena gizi buruk. Anggota Komite II DPD RI asal NTT Ibrahim Agustinus Medah mengatakan seharusnya kasus gizi buruk ini tidak terulang