JAKARTA-Politik anggaran berbasis desa akan menjadi prioritas bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Keberpihakan ini terlihat jelas dari nilai alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa yang sangat besar. Dengan cara itu maka desa menjadi berdaulat baik secara politik, ekonomi dan kebudayaan. “Betapa budaya itu ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Lihat saja pengaruh budaya asing akan ikut mempengaruhi ekonomi desa,” kata mantan anggota DPR dari F-PDI Perjuangan Olly Dondokambey dalam peluncuran bukunya “Membumikan Trisakti Melalui Nawacita” di Jakarta, Jumat (2/10/2015).
Menurut Olly, saat ini semua elemen bangsa perlu didorong untuk mengarahkan pembangunan. “Lahirnya UU Desa No.6 tahun 2014 diharapkan dapat menjawab kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan yang sudah lama malang-melintang di Komisi XI DPR RI terlihat cukup memahami politik anggaran untuk pemerintahan pusat dan daerah. “Saya merasa terpanggil untuk mengabdi di daerah,” ucap dia yang mengaku sebagai calon gubernur Sulut dan akan bertarung melalui Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.
Olly berhadapan dengan pasangan Maya Rumantir-Glenny Kairupan (MR-GK) yang diusung Partai Gerindra dan Demokrat di nomor urut 2. “Saya sudah cukup di DPR RI maka saya tinggalkan, dan kini sudah waktunya mengabdi di daerah,” tegasnya
Dalam buku setebal 214 halaman itu Olly menitikberatkan pentingnya politik anggaran, baik pusat maupun daerah yang harus berbasis Nawacita dan Trisakti sebagaimana menjadi komitmen pemeirntahan Jokowi-JK. Karena itu katanya pertama, menginginkan desa yang berdaulat secara politik. Hal itu perlu didorong untuk semua elemen dan pemangku kepentingan untuk mengarahkan pembangunan. “Lahirnya UU Desa No.6 tahun 2014 diharapkan dapat menjawab kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.
Kedua, desa yang berdaulat secara ekonomi. Kondisi itu hanya bisa diwujudkan jika kemiskinan masyarakat desa dientaskan. Karena itu kata Olly perlu revolusi ekonomi desa, produktivitas hasil pertanian, perkebunan dan perikanan di pedesaan harus ditingkatkan dengan berbagai program desa itu sendiri. Dengan terus mengembangkan secara berkelanjutan dan konsisten.
Ketiga, adalah desa yang berdaulat secara budaya, maka desa harus menjadi basis keutamaan-keutamaan. Nilai-nilai dan potensi budaya nasional yang lebih besar. “Self determinasi menjadi inti agenda pembangunan desa yang berdaulat secara budaya. Langkah ini bukan saja untuk mempertahankan nilai-nilai budaya, tapi juga untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang luhur seperti gotong-royong, solidaritas terhadap sesama, dan alam terhadap lingkungan sekitar,” jelas Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan itu. *aec
