JAKARTA-DPD RI meminta para anggotanya lebih serius memberikan perhatian terhadap dinamika dan gejolak sosial yang semakin meningkat menjelang tahun politik 2019. ‘’Kita semua adalah wakil rakyat yang dipilih oleh daerah masing-masing. Karena itu kita harus punya perhatian lebih terhadap keamanan dan stabilitas daerah masing-masing menjelang tahun politik yang memanas ini,’’ kata Wakil Ketua DPD RI, Hj. Darmayanti Lubis pada Sidang Paripurna DPD RI Masa Sidang IV di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (24/4/2018).
Pelaksanaan Pilkada di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten (171) daerah di Indonesia adalah pesta demokrasi yang luar biasa dan rentan dari instabilitas sosial. Pelaksanaan, pasti membutuhkan sinergi seluruh stakeholder yang ada demi terpilihnya pemimpin daerah yang berintegritas. ‘’Jadi, kami minta pemerintah meningkatkan kualitas persiapan pilkada yang baik dalam pesta demokrasi ini,” ujarnya.
Isu lain yang harus diperhatikan adalah validitas data pemilih, yang menjadi faktor penentu keberhasilan pilkada di setiap daerah. “Maka DPD menekankan kepada KPU agar validitas data pemilih itu diprioritaskan demi pilkada yang adil dan fair,” ungkap Darmayanti.
Karena itu kata dia, pemerintah harus menghindari tumpang-tindih data pemilih karena tumpang-tindih itu akan menimbulkan gesekan sosial di masyarakat.
Selain itu, netralitas Aparatur Sipil Negeri (ASN) harus benar-benar dikawal di seluruh rangkaian Pilkada, sekaligus menghindari timbulnya kecurigaan masyarakat. “Pelaksanaan pemilu yang tidak akuntabel pada gilirannya akan melahirkan keresahan sosial,” ungkapnya.
Namun kata Darmayanti, DPD RI memaklumi bahwa tidak mungkin semua tugas berat itu dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itulah, selaku wakil ketua DPD RI, Darmayanti meminta kepada semua anggota DPD RI yang kembali ke daerah dalam rangka reses, dapat menjalin sinergi mendalam dengan pemerintah daerah dalam mengamankan pilkada dan menurunkan suhu politik yang memanas menjelang tahun politik kali ini.
“Keberhasilan pelaksanaan Pilkada kali ini dapat menjadi barometer kesiapan pemerintah pusat menghadapi pemilu 2019,” pungkasnya.
