Kemenperin Pacu Perluasan KIMA Hingga 1000 Hektare

8
Menperin Airlangga Hartarto menjawab wartawan usai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (14/1)

JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong perluasan Kawasan Industri Makassar (KIMA) di Sulawesi Selatan hingga 1.000 hektare (Ha). Sebab, saat ini, kawasan tersebut sudah hampir terisi penuh, dengan jumlah 250 perusahaan.

“Lahan di KIMA sudah sangat terbatas atau bisa dikatakan lokasinya hampir habis terjual. Jadi, perlu perluasan lagi sehingga nanti mampu menampung banyak investor yang masuk,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (18/1).

Total area KIMA seluas 270,84 Ha, yang telah terjual mencapai 237,39 Ha sehingga sisa sekitar 33,45 Ha. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah merekomendasikan lokasi untuk perluasan kawasan industri baru, KIMA 2 di Kabupaten Maros sebagai bagian konsep pengembangan wilayah Makassar, Maros, Sungguminasa, Gowa, dan Takalar (Mamminasata).

Menperin menjelaskan, pihaknya mengakselerasi perluasan KIMA karena sejalan upaya pemerintah memacu pertumbuhan serta pemerataan industri dan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Apalagi, Indonesia sedang menjadi salah satu negara tujuan utama investasi sehingga diproyeksikan banyak pelaku industri yang bakal menanamkan modalnya.

“Sulawesi Selatan merupakan gerbang perekonomian di bagian timur Indonesia. Karena itu, Sulawesi Selatan butuh kawasan industri yang lebih luas lagi dari sekarang ini. Diproyeksikan penambahannya sebesar 1.000 Ha,” paparnya.

Airlangga pun menuturkan, dengan menggaet lebih banyak investor yang masuk ke Sulawesi Selatan, diyakini akan memberikan efek berantai yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah mulai dari peningkatan nilai tambah bahan baku hingga penyerapan tenaga kerja lokal.

Oleh karenanya, pemerintah berkomitmen untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan kemudahan terhadap perizinan usaha dan penyediaan lahan di kawasan industri.

Saat ini, pemerintah telah menerapkan sistem Online Single Submission (OSS) secara terintegrasi.

“Apabila investor masuk, kemudian melakukan pembebasan tanah sendiri, tentu prosesnya lebih lama. Tetapi kalau mereka masuk ke kawasan industri, sudah bisa langsung membuat pabriknya dan tersedia fasilitas penunjangnya,” tutur Airlangga.

Di samping itu, Menperin menambahkan, perluasan kawasan industri terkait pula dengan program utama pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak.

“Lapangan pekerjaan yang berkelanjutan itu salah satunya ada di sektor industri,” imbuhnya.

Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan, pihaknya sedang mengkaji lahan di Kabupaten Maros sebagai lokasi yang paling tepat untuk perluasan KIMA 2.

“Lahan di KIMA sendiri sekarang sudah hampir habis, karena banyak peminat. Makanya, kami diminta untuk memfasilitasi ketersediaan lahan minimal 1.000 Ha, dan ini sudah dikoordinasikan,” ungkapnya.

Salah satu tenant di KIMA adalah PT. Bogatama Marinusa (Bomar). Menperin sempat mengunjungi industri pengolahan hasil laut ini beberapa waktu lalu. Perusahaan ini sudah sangat dikenal kualitas ekspornya, terutama di Jepang dengan jangkauan bisnis ke supermarket, chain restaurants, dan food service industry.

Bomar menciptakan pertambakan ke arah industri dengan beralih dari tambak yang digali menjadi sistem lego (bertumpuk) untuk menghindari penyakit dan dampak perusakan lingkungan. Industri ini juga sudah mengarah pada penerapan industri 4.0 dengan memanfaatkan R&D dan mengembangkan inovasi yang berbeda sesuai preferensi masing-masing pasar dengan pabrik yang sudah sepenuhnya otomatis.

“Pengembangan produk kami memanfaatkan peningkatan pendapatan masyarakat dan kebutuhan akan produk pangan berkualitas. Pasar dunia yang dinamis meningkatkan kebutuhan produk pangan jadi maupun setengah jadi. Ini juga ikut mendorong kebutuhan produk agrikultur seperti sayur dan bumbu,” papar Presiden Direktur PT. Bomar Tigor Cendrama kepada Menperin.