Menurutnya, program BSPS ini merupakan program kemasyarakatan yang dibiayai oleh Dana APBN Tahun Anggaran 2019. Program BSPS ini dirancang guna memenuhi kebutuhan rumah yang sehat serta layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Program BSPS ini untuk memberdayakan masyarakat agar mampu membangun atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya, jelas anggota Fraksi PAN ini.
Lebih lanjut, Intan berjanji akan memperjuangkan tambahan unit BSPS bagi Kota Bekasi dan Kota Depok untuk Tahun Anggaran 2020 nanti.
“Ini sudah menjadi komitmen saya. Untuk Tahun Anggaran 2020, jumlah BSPS akan bertambah lagi. Insya Allah. Jika rumah yg kita tinggali, layak huni akan memberi kenyamanan bagi penghuni dan keluarga, sirkulasi udara baik, sanitasi bersih, dll. Baiti Jannati-Rumahku Surgaku tutur Intan.
Sementara itu, Sumarno menjelaskan pemanfaatan BSPS telah diatur dalam Permen No.07/PRT/M/2018 tentang BSPS yang mengharuskan penerima bantuan membentuk kelompok penerima bantuan (KPB) serta menunjuk toko material sebagai penyalur bahan bangunan.
Selain itu, para penerima manfaat juga membuat pesanan barang sesuai harga kesepakatan dan kebutuhan senilai bantuan.
Adapun jumlah bantuan jelasnya sebesar Rp 17.500.000,- per penerima bantuan, dengan rincian untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 15.000.000,- dan bantuan Harian Orang Kerja (HOK) Rp 2.500.000.
“Untuk pembayaran ke toko material dilakukan dengan cara pemindahan buku dari rekening penerima bantuan ke rekening toko setelah ada bukti pengiriman barang dan dilakukan 2 tahap,” terangnya.
Dalam pelaksaannya program ini melibatkan beberapa pihak, seperti Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kelompok Penerima Bantuan (KPB), fasilitator masyaraka, Korfas BSPS dan BTN sebagai bank penyalur dana.
