JAKARTA-Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di Mataran. Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 9 Februari mendatang, akan diisi antara lain dengan pemberian Anugerah Kebudayaan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat kepada 8 bupati/walikota, yang telah membangun daerahnya berbasis kebudayaan.
“Anugerah Kebudayaan ini adalah upaya awal bagi PWI Pusat dalam mengapresiasi gagasan dan kinerja mereka dalam mewarnai Kebudayaan Nasional dengan kekuatan karakter dan kearifan budaya lokal yang diaktualisasi, sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masing-masing, “ tutur Yusuf Susilo Hartono atas nama Panitia Pelaksana Anugerah Kebudayaan PWI Pusat, Sabtu (6/2).
Menurut Yusuf, pada era otonomi daerah, bupati/walikota merupakan ujung tombak Kebudayaan Nasional.
Bagamaimana tidak, ketika era sentralisasasi, otoritas berada di tangan pusat, termasuk dalam hal Kebudayaan Nasional.
Kini dengan bergantinya era desentralisasi, otoritas itu suka tidak suka berpindah ke tangan daerah (kabupaten dan kota) se Indonesia.
“Maka yang kita butuhkan hari ini dan ke depan adalah bupati/ walikota yang melek dan pro kebudayaan,” terangnya.
Adapun kedelapan bupati/walikota yang meraih anugerah kebudayaan dariPWI yaitu:
1. Abdullah Azwa Anas, Bupati Banyuwangi (Jawa Timur), menerima Anugerah Kebudayaan berbasis revitalisasi tradisi lokal dan mobilisasi kesadaran masyarakat lewat berbagai festival.
2. Ali Yusuf, Walikota Sawahlunto (Sumatera Barat) menerima Anugerah kebudayaan berbasis warisan cagar budaya, tenun, dan pariwisata.
3. Dedi Mulyadi, Bupati Purwakarta (Jawa Barat), menerima Anugerah Kebudayaan berbasis revitalisasi tradisi Sunda, dengan keteladan partisipatoris.
4. Enthus Susmono, Bupati Tegal (Jawa Tengah) menerima Anugerah Kebudayaan berbasis religiusitas dan pewayangan sebagai medium komunikasi pembangunan.
5. Hugua, Bupati Wakatobi (Sulawesi Tenggara) menerima Anugerah Kebudayaan berbasis kearifan maritim, tradisi dan jaringan global.
6. Jimmy F.Eman, Walikota Manado (Sulawesi Utara) menerima Anugerah Kebudayaan berbasis keindahan alam, tradisi yang diaktualkan, dan festival internasional.
7. Mochamad Ridwan Kamil, Walikota Bandung (Jawa Barat) menerima Anugerah Kebudayaan berbasis modernitas dan aktualisasi tradisi dengan dukungan teknologi dan media sosial yg mengglobal.
8. Wilhelmus Foni, Penjabat Bupati Belu (NTT) menerima Anugerah Kebudayaan berbasis penegasan jati diri Indonesia di wilayah perbatasan Timor Leste dan Australia.
Mereka dipilih oleh sebuah tim terdiri dari : Margiono (Ketua Umum PWI Pusat), Hendry Ch. Bangun (Sekretaris Jenderal PWI Pusat), Yusuf Susilo Hartono (Departemen Wartawan Film, Kebudayaan dan Pariwisata), Priambodo RH (Ketua Bidang Multimedia, Teknologi Informasi/ Kepala Sekretariat), Banjar Chaeruddin (Anggota Penasihat PWI Pusat), E.Subekti (Komisi Pendidikan), Mohamad Ihsan (Wakil Bendara Umum), Rudy Novrianto ( Wakil Sekretaris Jenderal).
Sejak bulan Juni 2015, tim ini bekerja, mengumpulkan informasi, melakukan seleksi, hingga mengundang/bertemu para calon untuk di wawancarai, dikonfirmasi, hingga diklarifikasi secara langsung.
Aspek penilaiannya, terdiri dari konsep personal bupati/walikota tentang kebudayaan, dan aplikasinya pada pembangunan daerah, pencapaian kinerja pembangunan berbasis kreativitas dan karakter kebudayaan lokal an pengaruh/ sumbangannya pada Indonesia dan Kebudayaan Nasional.
Sebelum Pilkada 2015, nama-nama ini telah diumumkan kepada publik.
Adapun penyerahan trophinya dilakukan dalam puncak HPN 2016. Itu sebabnya disebut Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2015.
Diharapkan dengan adanya Anugerah Kebudayaan ini, dapat merangsang bupati/walikota se Indonesia berlomba-lomba menemukan kekuatan budaya lokalnya masing-masing.
Kemudian menjadikannya sebagai landasan pembangunan, sekaligus dalam menjawab tantangan regional maupun global.
Yusuf menambahkan, wajah Kebudayaan Nasional pada hakekatnya adalah himpunan dari berbagai kebudayaan daerah, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Oleh karena itu, kalau kebudayaan di masing-masing daerah itu maju, maka majulah wajah Kebudayaan Nasional kita.
Sebaliknya, kalau kebudayaan di masing-masing daerah banyak yang “sakit”, otomatis Kebudayaan Nasional kita juga sakit.
Sementara itu UUD 1945 menyebutkan bahwa yang negara bertanggungjawab memajukan Kebudayaan Nasional, maka representasi di lapangan (daerah) secara otomatis adalah pimpinan daerah, dalam hal ini bupati/walikota.
Karena, bupati/walikota yang memiliki wilayah, penduduk, dan aset kebudayaan lokal, baik yang bendawi/tangible maupun bukan bendawi/intangible.
