Ada “Jaminan” Dari Apindo Dana Repatriasi Masuk Rp700 Triliun

30
beritasulsel.com

JAKARTA-Pemerintah agaknya tetap optimis dana repatriasi terkait Tax Amnesty akan masuk sesuai target. Bahkan bisa mencapai Rp700 triliun – Rp1000 triliun. Apalagi pengusaha yang tergabung dalam Apindo memberikan semacam “jaminan”. “Kita melihat ada komitmen dari pengusaha soal TA. Jadi harus proporsional melihat masalah ini, karena UU TA baru berjalan dua bulan,” kata anggota Komisi XI DPR Muhammad Mibakhun dalam diskusi dalam dialektika demokrasi “Tax Amnesty Untuk Siapa?” bersama pakar ekonomi INDEF Enny Sri Hartati di Jakarta, Kamis (1/9/2016).

Sebelum UU TA masih dalam RUU, kata anggota Fraksi Partai Golkar, para pengusaha tersebut ikut memberikan masukan soal dana tebusan tersebut. “Soal dana tebusan 2%, dinilai tidak adil. karena awalnya dianggap murah. Pemerintah akhirnya menurunkan posisi tawarnya dalam hal ini. Ya akhirnya semua disamakan tarifnya,” terangnya lagi.

Menurut Misbakhun, selama ini yang lapor membayar pajak hanya 25 – 29 juta orang dan itu karyawan biasa. Namun dengan UU Tax Amnesty (TA) ini jumlah wajib pajak naik menjadi 38 %, yang biasanya hanya 10% – 12 % sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3 %. “Itu artinya, ada espektasi lebih baik ke depan terkait jumlah pembayar pajak. Sementara kondisi ekonomi kita masih belum sehat,” tambahnya.

Untuk itu, lanjut Misbakhun, pemerintah melakukan kebijakan dengan merepatriasi (menarik uang dari luar negeri ke dalam negeri), yang selama ini luput dari pajak. Karena untuk menutup APBN kalau mengandalkan utang, maka resiko politiknya besar. “Jadi pemerintah perlu TA, karenanya perlu sosialiasi tax amnesty ini lebih luas,” paparnya.

Dikatakan Misbakhun, ada manfaat yang akan dipetik saat ikut TA, karena hanya dikenai pajak 2 %. Namun kalau tidak, maka dipersilakan membereskan SPT-nya. Hal itu agar target TA Rp 165 triliun terpenuhi. “Dengan UU TA ini, maka diharapkan bisa ada deklarasi Rp 4000 triliun dari luar negeri dan Rp 1000 triliun dalam negeri,” tegasnya

Sedangkan Direktur eksekutif Indef Enny Sri Hartati, memintah pemerintah harus jujur terhadap persoalan yang dihadapi bangsa ini, karena TA belum mencapai target. Bahkan jauh dari target Rp165 triliun. Data Ditjen Pajak yang masuk baru 79,8 % atau Rp 3,13 triliun (dari perorangan dalam negeri), non badan, dan non UMKM.

Padahal, sebelum repatriasi selalu bilang ada 3000 perusahaan tak bayar pajak sama sekali. “Itu fakta, dana yang dijanjikan melalui repatriasi, tapi yang masuk tetap dari dalam negeri sebesar 79,8 % tersebut. “Itu persoalan utama dan ini sudah berjalan dua bulan, yang selama sebulan sebelumnya hanya Rp Rp 300 miliar,” katanya.

Menurut Enny, pajak itu hampir tak ada yang berasal dari luar negeri. Sehingga tak ada kepastian, dan menimbulkan keresahan masyarakat sebagai implikasi hukum dari TA itu sendiri. “Makanya, penjelasan bukan harta warisan, penghasilan di atas Rp 4,5 juta dan sebagainya itu tetap meresahkan masyarakat,” tambah Enny.

Sementara pemerintah tidak mempunyai basis data (data bas) kependudukan. Kalau semua dilaporkan dalam pengisian SPPT, itu persoalan administrasi yang belum beres. Karena itu pembetulan SPPT menjadi ancaman dan resikonya tak ada garansi, kalau gagal, akan banyak yang kenal penalti 200%. “Padahal, apa yang kita beli seperti mobil, rumah, gaji dan lain-lain sudah kena pajak. Jadi, repatriasi ini gagal, BUMN yang menjadi sasaran tak bayar pajak, bahkan perorangan tak punya NPWP. “Yang punya PTKP sekitar 75 juta orang, dan NPWP sekitar 35 juta orang, dan yang lapor hanya 9 juta orang,” jelas Enny.

Mestinya selisih tersebut yang harus menjadi sasaran TA. Untuk itu kata Enny, kuncinya adalah penegakan hukum dan basis data kependudukan dan perusahaan pembayar pajak. “Jadi, carut-marutnya TA ini yang menimbulkan keresehan masyarakat, dan itulah yang harus dievaluasi pemerintah. Bahwa ancaman pada pengusaha tanpa data juga tak akan berhasil, dan kalau ini dibiarkan, pada 2017 akan terjadi kiamat pajak, yaitu pajak tak tercapai target, dan APBN akan selalu defisit,” ungkapnya.

Dengan demikian Enny minta kejujuran pemerintah . “Dulu pemerintah mempunya data yang lebih dan menjanjikan dari Panama Papers. “Itu yang seharusnya didata dan dikejar untuk membayar pajak. Kita jangan segera senang dengan uang masuk Rp 2 triliun (dalam negeri), karena pada triwulan ke depan akan terjadi multi efeks terhadap APBN. Bahwa tanpa perbaikan data bas, maka sama saja memaksakan berlakunya UU TA ini,” pungkasnya.