JAKARTA-Program perumahan rakyat yang dilaksanakan Presiden Jokowi mewajibkan pemerintah memberikan subsidi bagi rakyat. Karena itu pada 2027 diprediksi rakyat baru akan menikmati hidup layak. “Bahwa memang ada kewajiban dari pemerintah untuk menyubsidi termasuk Pemda untuk memanfaatkan tanah-tanah yang telantar di daerah,” kata anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi NasDem Syarif Abdullah Alkadrie dalam diskusi “Rakyat Punya Rumah! Mimpi atau Nyata? bersama Direktur Eksekutif LPI, Boni Hargens, Pengamat/ ahli Perumahan Ricky Susanto dan public housing Internasional, Clara Tan di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (6/9/2016).
Menurut Syarif, lima tahun ke depan, rakyat akan hidup dengan rumah layak dengan telah disahkannnya UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kini sedang dalam tahap sosialisasi. Langkah itu penting, karena masih rakyat yang tinggal bersama di kandang ayam dan binatang ternak lainnya di daerah-daerah terpencil. “Kini banyak rakyat di daerah sudah mulai menikmati subsidi untuk membangun rumah,” jelasnya.
Dikatakan Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI, dalam dua tahun Pemerintahan Jokowi ini sudah ada kemajuan. Untuk itu pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki tanah telantar sebaiknya dimanfaatkan untuk rumah rakyat.
Sementara itu Boni Hargens menegaskan program Jokowi ini akan menjadi prioritas, karena merupakan terobosan dan komitmen besar pemerintah untuk mewujudkan perumahan rakyat. “Penciptaan perumahan rakyat ini sejalan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja,” tambahnya.
Hal yang sama disampaikan Ricky Sutanto yang juga sebagai Ketua Badan Koordinasi Perdagangan Internasional KADIN Indonesia itu, jika pemerintah dan pengusaha bersatu, maka semua bisa terwujud. “Masalah rumah ini terkait erat dengan keuangan atau gaji hidup layak (GHL) rakyat. Bukan UMR,” katanya.
Menurut Ricky, dengan GHL, Indonesia akan mengalami booming, peningkatan ekonomi sampai 2 % dari sebelumnya 5,3 %. Karena itu dibutukan Presiden RI yang setengah gila, setengah mati menyintai rakyatnya, dan diktator yang setengah mati. “Jadi, Pemerintah dan pengusaha harus bersatu untuk mewujudkan rumah layak itu melalui terlebih dahulu mewujudkan GHL,” ungkapnya. ***
