JAKARTA-Pengamat ekonomi Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai utang pemerintah meningkat dengan sangat pesat saat usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla baru berjalan 2 tahun.
Dalam sekejap, pemerintahan Jokowi telah menambah utang sebesar Rp 898,575 triliun.
“Baru dua tahun lebih sedikit pemerintahan ini berjalan, tumpukan utang semakin menggunung,” ujar Salamuddin di Jakarta Kamis (20/4).
Menurutnya, ambisi pemerintahan Jokowi mengambil utang mengalahkan pemeritahan manapun yang pernah terjadi sebelumnya.
Bayangkan saja, utang pemerintah yang berasal dari luar negeri bertambah Rp 385,393 triliun. Sedangkan utang yang berasal dari penjualan Surat Utang Negara (SUN) bertambah Rp 513,182 triliun.
“Dengan demikian pemerintahan Jokowi dalam sekejap telah menambah utang Rp 898,575 triliun,” urainya.
Dia menjelaskan, total utang pemerintah yang bersumber dari surat utang negara sekarang telah mencapai Rp. 1620,471 triliun atau satu setengah kali pendapatan pajak.
Sedangkan utang luar negeri pemerintah sebesar Rp. 2136,825 triliun.
Hal ini berarti utang pemerintah secara keseluruhan baik yang berasal dari Surat Utang Negara dan berasal dari luar negeri mencapai Rp 3757,296 triliun.
“Nilai tersebut telah mencapai hampir 4 kali pendapatan pajak setahun,” tuturnya.
Menurutnya, nafsu pemerintah Jokowi untuk terus menambah utang sangat terlihat. Padahal peringkat keuangan Indonesia telah diturunkan oleh JP Morgan.
Artinya kalau memaksakan diri berhutang maka resiko sangat tinggi dan bunga yang harus dibayarkan juga tinggi.
Namun, pemerintah berhayal mendapatkan investment grade. Artinya berhayal untuk mendapatkan utang lebih besar lagi.
“Utang-utang ini akan dipakai untuk membiayai mega proyek bancakan oligarki. Mega proyek yang mahal dan seluruhnya terancam mangkrak,” tuturnya.
Dia menjelaskan, jika mega proyek ini berjalan maka akan menjadi jalan bagi asing dan taipan dalam menguasai sektor publik, listrik, tol, pelabuhan, bandara akan jatuh ke tangan asing dan taipan.
“Akan tetapi, kalau proyek ini gagal total maka negara akan disandera oleh asing dan taipan,” jelasnya.
Dia menegaskan, cara pemerintahan Jokowi menjalankan ambisinya membahayakan keselamatan bangsa negara dan rakyat.
“Pembangunan yang dikuasai modal asing, dibiayai utang, menggunakan barang impor, adalah penghkhinatan kepada amanat Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Konstitusi,” pungkasnya.
