JAKARTA-Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono menilai langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggeser Agus Marto dari posisi Menkeu ke Bank Indonesia (BI) disebabkan teknik berkoordinasi yang dilakukan Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu dengan mitra kerjanya di DPR tidak berjalan optimal. “Saya pernah dengar Presiden ingin mengganti Agus Marto dari posisi menkeu, karena hubungan yang kurang mulus dengan DPR,” tutur Tony di Jakarta, Senin (25/2).
Sebagaimana diketahui, puncak ketidakharmonisan hubungan kerja antara Menkeu dengan mitranya, Komisi XI DPR, terjadi saat Agus menggebrak meja kala rapat sedang berlangsung di ruang komisi. Sontak, ulah Agus membuat sejumlah legislator tampak geram.
Lebih lanjut Tony menegaskan bahwa Presiden juga mempunyai penilaian terhadap Agus yang dianggap tidak fleksibel saat menghadapi mitra kerja di DPR. “Agus dianggap terlalu kaku dan keras. Boleh jadi kali ini adalah exit strategy yang smooth. Agus tidak jadi Menkeu dan dicarikan posisi yang baik,” katanya.
Pada Jumat (22/2) malam, Yudhoyono mengajukan nama Menkeu Agus Martowardojo kepada Ketua DPR Marzuki Alie untuk dijadikan calon tunggal yang akan menggantikan posisi Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasution, yang mengakhiri masa jabatannya pada 22 Mei 2013.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI, Harry Azhar Aziz, mengatakan, pencalonan Agus sebagai Gubernur BI periode 2013-2018 menandakan Presiden tidak lagi membutuhkan mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut sebagai orang nomor satu di kementerian keuangan. “Di sini artinya, yang jelas Pak Presiden sudah tidak membutuhkan Agus lagi sebagai menteri keuangan,” tutur Harry.
Namun ketika ditanya apakah hal ini terkait dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak pada 2012, Harry mengaku enggan untuk mengungkap alasan dari sikap Presiden tersebut. “Mungkin juga Pak Presiden sudah mempunyai kandidat lain siapa yang akan menggantikan Agus Marto itu,” ucap politisi dari Partai Golkar tersebut secara diplomatis.
Harry menambahkan, hal yang menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah Presiden akan bisa menerima kembali Agus sebagai menkeu? “Kalau ditolak, apakah Pak Presiden bisa kembali menerima Pak Agus Marto atau tidak? Itu saya pikir akan menyangkut kredibilitas Pak Agus Marto. Kalau diterima (menjadi Gubernur BI), tentu tidak masalah, tetapi kalau ditolak, kredibilitasnya saya kira relatif akan menurun,” papar Harry.
Pada 2008 Agus yang dicalonkan Presiden untuk menjadi Gubernur BI mendapatkan penolakan dari DPR. Sehingga, Darmin yang saat itu menjadi Deputi Gubernur Senior BI masuk untuk mengisi kekosongan setelah ditinggalkan Boediono yang menjadi Wakil Presiden.
