JAKARTA-Pergantian Gubernur Bank Indonesia (BI) ditengah kondisi ekonomi bergejolak sangat berbahaya. Pasalnya, Indonesia tengah mengalami defisit, baik defisit neraca perdagangan maupun transaksi berjalan mencapai double digit. “Indonesia sedang dalam masa sulit, tahun lalu mengalami defisit neraca perdagangan yang untuk terakhir kalinya dialami Indonesia pada tahun 1961. Karena itu, penggantian menteri keuangan ditengah masa jabatan akan ditanggapi negatif oleh pasar dan akan berimplikasi buruk,” ujar anggota Komisi XI DPR, Sadar Subagyo di Jakarta, Rabu (27/2).
Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menunjuk calon tunggal gubernur BI yaitu Mentri Keuangan, Agus Martowardoyo. “Dari sudut kapabilitas, Agus Marto sangat capable. “Namun dilihat dari acceptability, ini ini tantangan berat karena dia pernah ditolak,” kata dia.
Menurut dia, pergantian gubernur BI harus dilakukan secara hati-hati. Pertimbangan utamananya adalah, apakah figur yang ditunjuk itu diterima oleh pihak ekternal dan internal. “Dulu mayoritas karyawan BI menolak dan akhirnya DPR juga menolak ditolak karyawan BI,” jelas dia.
Faktor eksternal juga harus menjadi faktor yang diperhatikan oleh pemerintah. Sebab moneter itu sangat peka terhadap figur. “Kalau pasar tidak menerima figur itu maka bursa bisa anjlok. Apalagi ekonomi kita yang katanya stabil hanyalah stabil bubble. Artinya, potensi gejolaknya sangat tinggi,” jelas dia.
Dia menegaskan, baik Gubernur BI Darmin Nasution maupun Menkeu, Agus Marto tengah bermasalah. Darmin sedang bermasalah dengan Komisi XI DPR. BI digugat oleh Komisi XI tidak menjalankan tugas moneter.
Demikian juga Agus Marto. Sesuai hasil pemeriksaan BPK terhadap kasus Hambalang, Agus Marto dinyatakan telah lalai memberikan persetujuan multiyears yang berakibat pada kerugian negara. Sehingga mutasi Menkeu ini ke BI dapat dianggap sebagai operasi penyelamatan Agus Marto,” tegas dia.
Sadar yang juga politisi Gerindra ini mengatakan kinerja sektor keuangan juga tidak terlalu bagus. Meski defisit anggaran dapat ditekan, tetapi itu akibat penyerapan anggaran yang cuman 87%. Demikian juga dengan sensus pajak tidak karuan hasilnya. “Pusat Investasi Pemerintah yang melempem, dan banyak titik lemah yang dapat memperparah ekonomi. Sehingga demi kejayaan Indonesia, sebaiknya DPR mempertimbangan masak-masak untuk menerima Agus Marto sebagai gubernur BI,” kata dia.
