Ahli Pidana: Penggunaan Pasal Alternatif Bentuk Keraguan JPU

194
Ahli Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM Prof. Edward Omar Sharif Hiariej

JAKARTA-Ahli Hukum Pidana yang juga Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menilai penggunaan pasal alternatif yakni pasal 156 dan pasal 156 KUHP dalam dakwaan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai bentuk keraguan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas isi dakwaannya.

Penegasan ini disampaikannnya saat memberikan kesaksian sebagai Ahli Pidana dalam persidangan ke 14 kasus penistaan agama yang mendakwa Basuki di Jakarta, Selasa (14/3). “Saya katakan bahwa dalam teori hukum pidana, ketika seorang penuntut umum memasang pasal yang bersifat alternatif atau dakwaan alternatif, sesungguhnya itu memperlihatkan keraguan bagi penuntut umum,” kata Edward.

Dia menyatakan bahwa tidak relevan apabila Ahok disangkakan dengan Pasal 156 KUHP karena pasal tersebut bukan merujuk terhadap penodaan agama. “Harusnya Pasal 156a KUHP. Pasal 156a KUHP yang disangkakan pada status quo tidak hanya menghendaki kesengajaan tetapi juga menghendaki niat. Niat itu tidak bisa diukur dari ucapan tetapi juga harus dilihat dari keadaan kesehariannya apakah betul pelaku itu punya niat atau tidak,” ucap Edward.

“Jadi, pasal 156a yang disangkakan itu tidak hanya menghendaki kesengajaan, tetapi juga menghendaki niat. Niat itu tidak bisa serta merta diukur hanya dari ucapan, “akan tetapi harus dilihat dari keadaan kesehariannya apakah betul perilaku itu punya niat atau tidak,” terangnya.

Hiariej juga meluruskan beberapa hal didalam persidangan.  “Bahwa ahli harus bersifat objektif, independen dan netral, jangan sampai ahli juga sebagai pihak pelapor dan memiliki konflik kepentingan di dalam persoalan yang sedang disidangkan,” imbuhnya.

Bahkan  Hiariej juga meminta hakim kalau bisa menghadirkan saksi yang betul-betul independen, di dalam perkara ini, “Karena waktu gelar perkara di Bareskrim itu, tidak hanya saya sendiri. Di situ juga ada Prof. Indiarto Seno Aji dan Dr. Eva Ahyar Zulva yang saya kira secara objektif perlu juga didengarkan keterangannya untuk bisa meyakinkan hakim sampai pada kesimpulan apakah terdakwa ini bersalah atau tidak,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua JPU  Ali Mukartono membantah ragu-ragu mendakwa Basuki dalam kasus penodaan agama, Penjatuhan pasal alternatif terhadap Basuki atau yang biasa dipanggil Ahok kata Ali, merupakan bagian dari sistem pendakwaan. “Bukan (ragu-ragu). Itu bagian dari sistem pendakwaan, itu ada teorinya. Jadi bukan keraguan tindak pidana,” ujar Ali usai bersidang di kompleks Kementerian Pertanian, Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (14/3).

Ali menjelaskan, pemberian dakwaan alternatif kepada mantan Bupati Belitung Timur itu bersifat opsional dalam sebuah tindak pidana. “Jadi pilihan, tindak pidana yang mana,” terangnya.