Ahok: Ibu PKK Akan Jadi Agen ‘Cashless Payment’

Ahok: Ibu PKK Akan Jadi Agen ‘Cashless Payment’

0
BERBAGI
Cagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama

JAKARTA-Gubernur Petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama akan mengkaryakan ibu-ibu PKK untuk mengedukasi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) tentang pentingnya menggunakan pembayaran non tunai (cashless payment) dalam setiap transaksi pedagang di pasar. Langkah ini penting agar pelaku usaha ekonomi rakyat ini naik kelas. “Kita sudah minta ijin ke BI agar ibu-ibu PKK menjadi agen perubahan yang bisa memberi inspirasi bagi pelaku UMKM. Nanti ibu-ibu PKK ini membawa mesin Electronic Data Capture (EDC). Sehingga setiap saat bisa menyetor ke orang yang megang mesin EDC,” ujar Basuki saat menerima warga di Rumah Lembang di Jakarta Rabu (7/12).

Menurutnya, ada banyak manfaat dari transaksi nontunai ini. Selain aman dan nyaman, transaksi ini relatif lebih cepat. Sehingga perputaran bisnis bisa lebih kencang. “Ujung-ujungnya, ekonomi akan lebih efisien dan cepat. Transaksi nontunai ini juga lebih transparan dan akuntabel karena setiap transaksi tercatat dan terlacak,” ujarnya.

BRI ujar Basuki sebenarnya sudah mempunyai sistem ini. Namun cagub nomor urut 2 ini menginginkan agar menggunakan Bank DKI. “Saya ingin pakai bank kita sendiri (Bank DKI), supaya banknya besar,” terannya.

Hal ini penting terkait rencana peluncuran kartu Jakarta One. Kartu Jakarta One berguna sebagai kartu multi fungsi. Rencananya, kartu ini bisa digunakan untuk beberapa transaksi saja, mulai dari pembayaran LRT, ERP, MRT, RSUD, rusun, pajak, retribusi, belanja, e-ticketing, parkir meter, pasar, apotek, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). “Saya maunya, nanti semua orang Jakarta memiliki Kartu Jakarta One. Sehingga dengan satu kartu ini, bapak ibu bisa membantu kami menghemat biaya uang. Saya ingin di Jakarta nggak banyak orang tarik tunai,” tegasnya.

Menurutnya, jika gerakan non tunai ini meluas maka secara berangsur-angsur terbentuk less cash society dalam transaksi kegiatan ekonomi. Untuk itu, industri perbankan selaku penyedia layanan untuk mampu menciptakan sistem keamanan yang mumpuni dan lebih efisien.

Dia yakin, UMKM akan berhasil tanpa campur tangan pemerintah. Ini yang disebutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. “Saya bukan anti orang kaya. Orang kadang suka menilai saya anti orang kaya. Di kalangan orang miskin,  saya penindas orang miskin, dicap tukang gusur. Dia cuman bela orang kaya.  Padahal pengembang yang nakal-nakal, banyak yang ngarep saya cepat diganti. Jadi oleh dua pihak, saya difitnah,” terangnya.

Ahok mengaku tidak peduli dengan orang kaya atau miskin. Jika mereka melanggar aturan maka akan ditindak tegas.

Apalagi saat ini, pemeritah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengurus perijinan. Jadi kalau pelaku UKM mau urusin ijin dan nggak sempat, kami siap bantu,” tuturnya.

Salah satu bentuk layanan jelasnya meluncurkan sistem Antar Jemput Ijin Bermotor (AJIB). “Anda tinggal telepon ke layanan terpadu satu pintu di pempov DKI. Orang kami naik motor menjemput dokumen anda, mengurusin ijin anda dan setelah selesai urus ijin, dibalikin dokumen anda tanpa bayar. Jadi, anda ngggak usah buang waktu. Saya sudah pikirin itu semua,” imbuhnya.

Tak hanya memberi kemudahan perijinan, Basuki menjelaskan pemprov DKI juga menyiapkan kredit murah bagi UMKM. Total dana yang disalurkan sebesar Rp 1 Triliun tanpa jaminan bagi pelaku UMKM.  Namun penyaluran dana kredit sebesar itu tidak mudah. “Bahkan untuk menyalurkan Rp 300 Miliar saja sangat susah,” ujarnya.

Dia melihat, banyak pedagang yang enggan memasukan uangnya ke bank. Penyebabnya, jam operasional bank yang belum cocok. “Saat mereka selesai dagang dan mau menyetor uang ke bank, banknya sudah tutup. Jadi, nggak sempat lagi. Karena itu, saya akan mengkaryakan ibu-ibu PKK. Mereka akan membawa mesin EDC. Namun jumlah setorannya dibatasi maksimal Rp 10 juta. Sehingga semua pedagang PKL bisa nyetor ke orang yang pegang mesin ED ini,” tuturnya.

Ahok berharap agar pedagang menyimpan uangnya di bank, terutama Bank DKI. Hal ini memudahkan Pemprov memantau aliran dana masuk dan keluar milik pedagang. “Saya berani kasih kredit Rp 5 juta hingga Rp 10 juta tanpa jaminan kepada pelaku UMKM asal mereka menyimpan uangnya di Bank DKI,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan  PKL yang berdagang harus terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini diperlukan agar barang dagangan yang dijual pedagang itu mememuhi standar kwalitas. “Jadi, mereka berdagang tidak hanya mendapatkan untung. Nanti akan didata semua bahan baku maupun barang dagangan PKL. Ini penting agar barang yang dijual ini memenuhi standar. Semua pada akhirnya melindungi warga Jakarta, apalagi belakangan jumlah penderita kanker meningkat. Buat apa kita punya uang, tetapi jatuh sakit karena kanker,” pungkasnya.