JAKARTA-Akar Rumput Indonesia menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) dengan topik “Pembangunan Pendesaan, Percepatan Penyelesaian Konflik, dan Pengembangan Ekonomi Kerayaktan Menuju Kesejahteraan Rakyat” di Hotel Sofyan Cikini, Jkarta Pusat, Kamis (11/7/2019).
Ketua Akar Rumput Indonesia, M. Ridha Saleh mengungkapkan, pihaknya merekomendasikan tiga hal kepada Presiden Joko Widodo terkait percepatan pembangunan desa.
Yang pertama, kata Mantan Komisioner Komnas Ham ini, harus ada restrukturisasi kewenangan yang mengurusi desa. Dimana, kewenang yang dipegang oleh kemendagri terkait desa harus diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT)
Munurut Ridha Saleh hal tersebut dilakukan agar koordinasi dalam mengurus masalah pedesaaan bisa melalui satu pintu saja.
“Supaya tidak ribet dan mempersulit pemerintah desa, kami usulkan semua kewenangan dipegang oleh Kementerian desa,” kata Ridha Saleh dalam diskusi tersebut.
Rekomendasi kedua, masyarakat akar rumput meminta Jokowi memperkuat pelembagan demi mempercepat penyelesian konflik agraria. Ridha Saleh mencatat, selama ini pemerintahan Jokowi, baru menyelesaikan empat kasus konflik agraria dari 666 kasus.
“Dengan memperkuat pelembagaan, maka akan mempercepat penyelesaian konflik agraria,” jelasnya.
Rekomendasi ketiga, lanjutnya, pengembangan ekonomi rakyat pedesaan.
Menurutnya, merubah pola pikir pemerintah desa sangat penting. Selama ini, kata dia, pemerintah desa memahami bahwa pembangunan hanya dimaknai sebagai pembngunan infrastruktur. Padahal, yang lebih lenting adalah pembangunan manusia dan ekonomi rakyat itu sendiri.
“Pembangunan desa, dengan adanya desentralalisasi ekonomi didesa itu sangat efisien dibandingkan desentralisasi lain. Selain itu, muncul semangat kekluargaan, gotong royong,” ujarnya.
“Esensi dari pembangunan adalah ekspansi kapabilitas manusia. Prespektif pembanguna perlu diluruskan,” sambungnya.
