Akhir 2019, Platform LinkAja Bisa Beri Pinjaman

Friday 26 Apr 2019, 11 : 20 pm

JAKARTA-Alat pembayaran digital LinkAja kelak akan bisa menyalurkan pinjaman dari saat ini yang baru bisa menjadi platform pembayaran.

“Dengan data yang kami dapat dari transaksi-transaksi, kami harap bisa ekspansi sehingga mungkin pada akhir tahun LinkAja juga bisa memberikan pinjaman bagi pengusaha kecil dengan menggunakan platform itu,” kata Direktur Utama PT Bank Mandiri Tbk Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Jumat, (26/4/2019).

Kartika memproyeksi LinkAja akan bisa mulai masuk ke bisnis pemberian pinjaman pada semester pertama 2020.”Mungkin semeter dua (2019) kami bisa masuk ke ‘wallet’ (dompet digital), semester satu 2020 kami masuk ke ‘lending’ (pemberian pinjaman),” tuturnya.

Meski potensinya besar, Kartika mengakui masih mengkaji rincian jenis usaha dan ukuran usaha yang nantinya bisa menerima fasilitas pinjaman.

“Nanti kami lihat jenis usaha dan ‘size’ (ukuran) seperti apa, apakah KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro atau ritel. Jujur, masih dikaji, masih bangun supaya tahu ‘size’ dan tipe ‘loan’ (pinjaman) yang dibutuhkan,” pungkas Kartika.

LinkAja merupakan sistem pembayaran nontunai yang dikembangkan oleh perusahaan patungan BUMN tersebut yaitu PT Fintek Karya Nusantara atau Finarya.

Kepemilikan LinkAja masih dikuasai Telkom melalui Telkomsel. LinkAja merupakan penyatuan seluruh produk fintechBUMN yakni T-cash milik Telkomsel, Yap! BNI, e-Cash Bank Mandiri, dan T-bank dari Bank BRI.

LinkAja akan dimiliki delapan BUMN. Telkomsel disebut-sebut yang akan jadi pemegang saham pengendali dengan kepemilikan 25 persen. Bank Mandiri, BNI dan BRI masing-masing 20 persen. Sisanya, Pertamina tujuh persen dan BTN tujuh persen, Jiwasraya dan Danareksa masing-masing 0,5 persen. ***

Don't Miss

Bangun 16 SPBG Serap Investasi Rp260 Miliar

JAKARTA-BUMN gas, PT PGN Tbk menegaskan segera membangun 16 stasiun

Hilirisasi Kakao, Indonesia Jadi Pemasok Rantai Global

JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) fokus untuk terus menjalankan kebijakan nasional hilirisasi