JAKARTA-DKI Jakarta menjadi salah satu kota dengan tingkat kemacetan terparah di dunia. Dampak dari kemacetan ini menyebabkan negera kehilangan potensi penerimaan triliunan rupiah.
Berdasarkan hitungan dan data pemerintah, potensi kehilangan akibat kemacetan di Jakarta dalam setahun mencapai Rp 28 triliun. Sementara di Bandung, potensi kehilangan mencapai Rp 7 triliun setiap tahun. “Jadi secara hitungan-hitungan makro negara setiap tahun berarti kehilangan kurang lebih Rp 35 triliun. Karenanya, mutlak diperlukan pembangunan karena kita tidak ingin kehilangan uang yang percuma karena adanya kemacetan,” kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/3).
Untuk itu, Presiden berkeinginan mempercepat pembangunan kereta ringan Light Rail Transit (LRT), baik yang ada di Jakarta, di Bodetabek, maupun di Palembang, dan juga di Bandung Raya. “Yang berkaitan dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung sudah dimulai atau sebentar lagi dimulai. Sudah dimulai dan kita harapkan nantinya betul-betul terintegrasi dari kereta api cepat atau MRT (Mass Rapid Transport)nya, LRT-nya, busway-nya, ke bandara dengan commuter line, kemudian juga dengan kereta cepat, sambung lagi ke LRT di Bandung Raya,” tegasnya.
Presiden berharap agar semuanya terintegrasi dengan airport.“Tetapi semuanya mestinya harus dikalkulasi, dihitung sehingga ini menjadi alternatif-alternatif bagi masyarakat untuk memakai moda transportasi apa yang disenangi,” tutur Presiden.
Presiden Jokowi juga menegaskan, percepatan ini juga harus dilakukan karena ada momentum Asian Games yang ke-18 yang akan berlangsung 2018 yang akan datang.
Karena itu, persoalan yang menyangkut LRT itu bisa selesai semuanya, baik mengenai trasenya, spesifikasi teknis untuk kereta api LRT, masalah pembiayaan, dan masalah sumber daya penggeraknya. “Juga masalah perizinan yang berkaitan dengan tata ruang, dengan ruang, serta masalah persinggungan dengan flyover dan mungkin trase jalur LRT atau MRT. Kita harapkan semuanya terintegrasi dan saya melihat kalau yang dulu-dulu yang kita lihat dulu di Kementerian Perhubungan sudah ada semuanya. Sehingga prinsip yang ingin kita bangun adalah sebuah produktivitas, efisiensi, dan efektivitas dari investasi yang ada,” pungkas Presiden.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku akan segera melaksanakan pembangunan LRT secepatnya. “Juni ya sudah mulai kerja. Saya katakan sekarang kerja dulu, kelihatan baru ada tiang itu September,” kata Ahok usai mengikuti ratas di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (29/3).
Ahok menerangkan Pemprov DKI telah menyerahkan duit senilai Rp 4 triliun ke Jakpro. Sementara Wijaya Karya berjanji menyediakan Rp 1 triliun yang ditambah pula dari Adhi Karya.
Mengenai anggaran pembangunan, Ahok menegaskan tidak semua menjadi tanggungan Pemprov DKI Jakarta. “Kita keroyokan saja. Pokoknya barangnya ada, pusing amat. Nanti kita beli balik pakai APBD,” sambung dia.
Mengenai keterlambatan pembangunan LRT, Ahok mengaku terbentur dengan PP Nomor 79 Tahun 2015 yang hanya menyebutkan penugasan pemerintah pada BUMN. “Tafsir pembuat ini juga termasuk BUMD, tapi Kejagung tidak bisa terima. BUMN beda dengan BUMD, maka kita minta PP 79 diubah jadi garis miring daerah (BUMD),” ungkapnya.
Demikian juga dengan “Perpres 99 Pasal 8. “Kita minta ditambahkan dan berubah dari, gubernur melakukan pengadaan sarana kereta api menjadi gubernur menugaskan penyelenggaraan kereta api ke BUMD,” pungkasnya.
