Akom : Lembaga Anti-Korupsi Harus Garang Perangi Korupsi

Akom : Lembaga Anti-Korupsi Harus Garang Perangi Korupsi

11
0
BERBAGI

JAKARTA-Lembaga anti-korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dua lembaga lainnya, Kepolisian dan Kejaksaan harus lebih garang dan efektif dalam memberantas korupsi yang sudah menjadi endemik di Indonesia. Apalagi korupsi masuk kejahatan extra ordinary. “Lembaga-lembaga di atas dibangun dengan harapan bahwa lembaga anti-korupsi ini dapat secara efektif dan garang memerangi korupsi endemik di Indonesia,” kata Ketua DPR RI Ade Komarudin menyampaikan hal ini dalam pidato pembukaan Workshop on Development Effectiveness to Implement the SDGs di DPR RI, Selasa (30/8/2016).

Dalam pertemuan itu, hadir para delegasi dari berbagai parlemen dunia, terutama delegasi Global Organization of Parliamentarians Againts Corruption (GOPAC).

Hadir pula delegasi Islamic Development Bank (ISDB),United Nation Development Programme (UNDP), dan Westminster Foundation for Democracy (WFD).
 
Ketua DPR mengapresiasi terbentuknya Gopac Indonesia Chapter. Dan chapter ini akan menjadi ujung tombak parlemen Indonesia dalam memerangi korupsi. “Saya atas nama DPR RI juga ingin menyampaikan apresiasi atas keberadaan dan kerja luar biasa dari KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung dalam memberantas korupsi di Indonesia,” ucapnya.

Menurut Akom, sapaan akrab Ketua DPR, korupsi sudah jadi musuh bersama di Indonesia. Dan perlawanan terhadap kejahatan korupsi merupakan bagian dari kampanye pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang akuntabel. Di bawah komando tiga lembaga hukum tersebut serta didukung parlemen dan GOPAC Indonesia Chapter, pemberantasan korupsi diharapkan bisa suskes. “Saya percaya, meskipun GOPAC Indonesia Chapter tidak memiliki kewenangan hukum dalam melawan korupsi, namun Chapter tersebut memiliki nilai-nilai dan semangat yang sama dengan para penggiat anti-korupsi untuk mengakhiri korupsi endemik di Indonesia,” ucap Akom lebih lanjut.
 
Seperti diketahui, pada pertemuan konferensi GOPAC di Yogyakarta, telah diluncurkan program penulisan a handbook for Parliamentarians on the Parliamentary Oversight of Development Funds and Monitoring of Progress towards the SDGs. “Sebagai kelanjutan dari konferensi tersebut, hari ini kita akan berdiskusi tentang peluang-peluang dan menyusun kerja nyata untuk memastikan efektivitas pembangunan sumber daya dan pelaksanaan TPB,” pungkasnya. ***