JAKARTA-Presiden Joko Widodo meminta Polri dan TNI meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga wilayah perbatasan agar praktek penyelundupan yang masuk melalui pelabuhan-pelabuhan kecil serta jalur-jalur tikus di perbatasan bisa terdeksi sejak dini. Pasalnya, aksi penyelundupan ini tidak hanya melemahkan daya saing produk sejenis yang diproduksi di dalam negeri, tetapi bisa mematikan industri nasional. “Tindak tegas juga aparat yang ikut bermain menjadi backing, tidak ada ampun. Dan saya ingin juga sekali lagi tidak ada kongkalikong lagi baik dalam pemalsuan dokumen, penyalahgunaan fasilitas juga kuota impor,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas membahas masalah penyelundupan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/3).
Rapat terbatas itu antara lain diikuti oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri BUMN Rini Soemarno, Jaksa Agung Prasetyo, Menlu Rini Marsudi, Menhub Ignasius Jonan, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BIN Sutiyoso, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Kepala Bakamla Laksda Arie Soedewo.
Menurut Presiden, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan a 17 ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Marauke. Luas laut yang sangat besar ini sangat rawan sekali terhadap praktek -praktek penyelundupan barang. Misalnya, produk-produk pertanian, industri, daging, perikanan, elektronika dan juga hal yang berkaitan dengan illegal fishing.
Tak hanya itu, luasnya wilayah laut Indonesia ini juga menyebabkan para penyelundup dan perdagangan narkoba bisa masuk kedalam negeri. “Ini merupakan masalah yang besar , yang sangat besar yang harus segara kita atasi. Karena ini akan mengganggu, untuk produk-produk selundupan tentunya akan menggangu pasar dalam negeri,” tegasnya.
Presiden menilai, langkah-langkah konkrit harus segera dilakukan untuk mengatasi aksi penyelundupan ini. Karenanya, dia mengingatkan, Kepala Bakamla (Badan Keamanan Laut) yang baru juga memiliki peran yang sangat strategis dalam memerangi penyelundupan ini.
Selain itu, Presiden meminta agar dilakukan pemetaan, agar peningkatan pengawasan secara terpadu dilakukan terutama di pelabuhan-pelabuhan kecil. “Tingkatkan kapal patroli, kerjasama operasi bersama-sama, dan juga mungkin kalau perlu dengan negara tetangga kita,” pintanya.
Lebih lanjut, Presiden mengharapkan agar dilakukan reformasi total menyeluruh dalam tata kelola perizinan impor, semuanya terintegrasi dalam sistem Teknologi Informasi yang baik.
