Aksi Tipu-tipu Akuisisi PGE Oleh PLN

28
photo: http://cdn.aiidatapro.net

Oleh: Ferdinand Hutahaean

Rencana akuisisi Pertamina Geothermal Energi  (PGE) oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) sampai saat ini belum memiliki alasan yang tepat. Urgensinya pun tidak ada. Namun antah apa yang ada dalam pikiran Menteri BUMN bersama Dirut PLN hingga berani mencoba mengakuisisi 50% saham PGE yang dimiliki Pertamina. Padahal, PLN saat ini sedang kesulitan likuiditas, kesulitan modal kerja dan kesulitan mencari pinjaman.

Dengan begitu, apa yang mendasari PLN berani-beranian mengakuisisi PGE? Jangan-jangan ini bukan akuisisi tapi pengalihan berkedok akuisisi. Jika demikian, ini tidak lebih dari perbuatan maling dengan tipu muslihat.

Berdasarkan data yang ada, saat ini hutang PLN sangat besar hingga total sekitar USD30 Miliar dari awal total aset  sebelum revaluasi sebesar sekitar USD50 Miliar.

Tumpukan utang ini membuat lembaga pemeringkat internasional Fitch Rating memberi peringkat utang sangat buruk bagi PLN. Bahkan akhir tahun 2015 hutang jatuh tempo PLN tercatat sekitar Rp 24 Triliun dan kewajiban bunga sebesar Rp 21,5 Triliun.

Sementara kas PLN hanya berada dikisaran Rp 23 Triliun. Sungguh data angka ini menunjukkan keuangan PLN sangat buruk dan sangat tidak sehat.

PLN pasca melakukan revaluasi, terjadi lonjakan angka aset hingga mencapai sekitar Rp 1.227 Triliun. Bahkan atas revaluasi tersebut kewajiban pajak  PLN sekitar Rp 13 Triliun telah turut serta dijadikan sebagai PMN oleh negara, namun keuangan PLN tidak juga membaik.

PLN bahkan saat ini amat kesulitan menyelesaikan kewajibannya untuk membangun infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi listrik 35 GW yang terus diupayakan supaya terwujud.

Belum lagi amanat membangun pembangkit 10 GW sesuai RUPTL yang ditetapkan pemerintah belum terlihat bisa dilakukan PLN. Dengan demikian tingginya kesulitan keuangan dan beban tanggung jawab PLN, mengapa harus mikirin akuisisi PGE dari Pertamina?

Alasan yang dikemukakan oleh Dirut PLN Sofyan Baasir bahwa akuisisi tersebut akan mampu membuat harga listrik dari Geothermal akan lebih murah adalah pernyataan tidak masuk akal, karena harga jual itu adalah harga yang timbul dengan memperhitungkan cost operation dan cost of production serta margin perusahaan.

Memangnya kalau PLN masuk, akan ada komponen biaya yang hilang? Tentu tidak. Semua komponen biaya akan tetap ada dan sama karena PLN masuk lewat anak usahanya yang tentu harus tetap menghitung margin dan semua biaya. Alasan tersebut menjadi lucu dan menunjukkan Sofyan Baasir sedang berupaya mencari pembenaran atas aksi tipu-tipu akuisisi ini.

Jika kita mengacu kepada perintah presiden bahwa PLN tidak perlu membeli pembangkit tapi cukup membeli listriknya, maka upaya akuisisi ini jelas semakin terlihat aneh. Melanggar perintah Presiden dan mengabaikan perintah presiden. Mengapa Sofyan Baasir dan Rini Soemarno berani melanggar perintah presiden?

Kuat dugaan bahwa akuisisi ini hanya akal-akalan saja. Rini Soemarno ingin mengakali supaya PLN punya tambahan aset baru yang bisa digunakan sebagai jaminan hutang. Inilah mungkin alasan utama mengapa akuisisi tidak layak ini ngotot dilakukan sementara kemampuan PLN sangat diragukan untuk mengakuisisi PGE.

EWI mendesak presiden Jokowi untuk menghentikan upaya akuisisi ini. Presiden tidak boleh membiarkan aset Pertamina yang sedang bertumbuh baik kemudian diserahkan kepada PLN yang sedang sakit. Ini hanya akan merongrong Pertamina dan tidak juga bisa menolong PLN. Maka itu akuisisi ini harus dihentikan. Harus ditolak.

PLN sebaiknya berbenah diri dari dalam. Lakukan efisiensi ketat dan evaluasi menyeluruh biaya. Dan penyelamatan PLN ini baru bisa dimulai jika nahkoda PLN diserahkan kepada orang yang mengerti masalah dan tau solusinya. Bukan seperti sekarang dinahkodai yang tidak paham masalah dan hanya mengerti cara berhutang. Ini konyol namanya. PLN tidak seharusnya sakit seperti ini karena tidak ada tarif yang merugikan PLN. Pemerintah menyediakan subsidi bila tarif dijual lebih murah. Jadi masalahnya terutama pada kemampuan management.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Jakarta