Anas Thahir: UU Sisbuk Pacu Budaya Baca

112

JAKARTA–Undang-Undang Sistem Perbukuan (UU Sisbuk) baru disahkan DPR pada April 2017. Oleh karena itu UU ini diyakini bisa memacu perkembangan budaya literasi dan membaca masyarakat yang masih sangat rendah. Sampai saat ini Indonesia masih menempati peringkat 60 dari 61 negara yang disurvei budaya literasinya. “Dari hasil riset yang dilakukan Unesco beberapa tahun lalu, rata-rata anak-anak Indonesia usia sekolah, tidak selesai membaca satu buku dalam satu tahun (di luar buku pelajaran sekolah),” kata  anggota Panja RUU Sibuk Komisi X DPR RI FPPP H. Anas Thahir di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Politisi Partai Kabah ini
berharap UU ini masyarakat bisa mendapatkan buku bacaan yang ber-Mutu, Murah dan Merata (3 M).
“Pengertian bermutu tidak hanya terbatas pada kualitas fisik berupa bahan kertas dan tampilan, tetapi yang lebih penting juga berkualitas dalam contens, isi, materi berupa isi buku yang edukatif, informatif, ilmiah, membangun dan mendorong pada pemajuan peradaban bangsa. Dengan demikian isi buku tidak boleh bertentangan dengan dasar negara, Pancasila, tidak memuat unsur pornografi dan kekerasan,” ujarnya

Sementara pengertian murah kata politisi asal Banyuwangi Jawa Timur itu, harus dipahami sebagai harga buku yang terjangkau oleh segala lapisan masyarakat, dan murah tidak dalam konotasi yang murahan. Dengan demikian harga buku tidak lagi menjadi beban berat bagi siapapun yang ingin lebih cerdas dan berusaha meningkatkan budaya literasi.

Kemudian pengertian merata harus diterjemahkan sebagai ketersediaan sekaligus penyebaran distribusi buku bacaan yang mudah diperoleh dari sabang sampai merauke, dari Aceh sampai Papua.

Kenyataan itulah kata Anas, yang kemudian melahirkan istilah yang sangat menyedihkan: Indonesia sedang mengalami tragedi nol buku. Karena itu, hadirnya undang-undang Sisbuk ini diharapkan bisa menjadi salah pemicu kuat bagi tumbuh-kembangnya budaya baca-tulis anak-anak dan masyarakat Indonesia, sekaligus merupakan jalan baru bagi perbaikan tata kelola sistem perkuan nasional. “Undang-undang Sibuk ini jangan dibiarkan hanya berjalan sendirian. Namun akan menjadi lebih efektif jika bersamaan dengan diberlakukannya, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang ikut memperkuat pesan penting dari undang-undang ini. Misalnya dengan menyelenggarakan gerakan kampanye budaya membaca secara massif di daerah-daerah. Untuk itu peran pemerintah daerah, wakil rakyat daerah dan masyarakat sangat penting untuk mendorong terlaksananya buku ber-mutu, murah dan merata di seluruh tanah air ini,” pungkasnya. ***