Aneh Hanura Tanpa SK Kemenkumham, Kok Bisa Gelar Munaslub?

Friday 19 Jan 2018, 1 : 00 am

JAKARTA-DPP Hanura pemegang SK Kemenkumham menantang kubu Hanura tanpa SK untuk membeberkan banyaknya dukungan dari masing-masing DPD dan DPC Hanura. Bahkan Kubu OSO menganggap tak ada gelaran Musyawarah Luar Biasa (Munaslub). “Itu cuma kegiatan kumpul-kumpul, bukan Munaslub. Organisasi yang diakui negara pasti terdaftar resmi,” kata Wakil Ketua umum Gede Pasek Suardika usai Rapat Konsolidasi DPP Partai Hanura dengan Pimpinan DPD Provinsi dan DPC Kabupaten/Kota di Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Hadir dalam keterangan pers tersebut antara lain Sekjen DPP Hanura yang baru ditunjuk Herry Lotulung Siregar, Wakil ketua umum Benny Pasaribu, sejumlah Ketua-ketua DPP beserta sejumlah Ketua-ketua DPD Provinsi dan DPC Kabupaten/Kota.

Pihaknya, lanjut Pasek, siap membuka nama-nama DPD dan DPC secara otentik berdasarkan tandatangan diatas meterei. “Jangan cuma klaim-klaim saja. Angka DPD dan DPC yang diungkap kubu tanpa SK itu hanya gembar-gembor saja. Angka-angka yang tidak benar itu kemudian direkonstruksi menjadi kebenaran ilusi,” tambahnya.

Suardika menambahkan sejak 17 Januari 2018, pihaknya telah memperoleh surat keputusan yang sah dengan kepengurusan baru dari pemerintah dalam hal ini oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM itu berisi tentang restrukturisasi, reposisi, dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020, dengan nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018. SK itu beri diterbitkan pada Rabu (17/1/2018). “Artinya segala bentuk kegiatan yang mengatas namakan Partai Hanura sejak diterbitkannya SK itu tidak sah. Kalau hanya kumpul-kumpul saja silakan, tetapi keputusan apapun yang diambil termasuk konfirmasi kepada kami tentang Munaslub, tidak sah,” tegas Suardika.

Sementara itu Ketua DPD Partai Hanura DKI Jakarta kubu OSO, Ongen Sangaji meyakini bahwa Sarifuddin Sudding dan juga Dossy Iskandar sengaja ingin menghancurkan partai yang didirikan oleh Wiranto ini. “Saudara Sudding dan Dossy pada akhirnya mereka meninggalkan Partai Hanura, jadi sebelum meninggalkan Hanura target mereka menghancurkan Hanura,” ujar Ongen saat konfrensi pers di Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Ongen juga menilai manuver Sudding di Hanura dilakukan agar partai ini tidak bisa ikut Pemilu di 2019. Termasuk sampai nantinya tidak bisa memberikan dukungan kepada Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres nanti. “Target mereka adalah Hanura tidak bisa ikut pemilu dan mendukung Pak Jokowi,” katanya.

Untung saja, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto tidak terpengaruh. Terlebih tidak memberikan dukungan ke kubu Sarifuddin Sudding. Pasalnya Wiranto tidak ingin adanya munaslub. “Bahkan sampai hari ini Pak Wiranto enggak pernah muncul temui (kubu Sarifuddin Sudding), bahkan beliau kaget adanya munaslub,” imbuhnya.

Di tempat berbeda, Ketua Umum Partai Hanura kubu Syarifuddin Sudding, Marsekal Madya (Purn) Daryatmo mengatakan pihaknya membuka diri untuk menjalin konsolidasi dengan Oesman Sapta Odang (OSO). “Saya sebagai orang yang lebih muda daripada beliau, beliau adalah senior saya. Kapanpun saya siap untuk ketemu beliau kalau perlu setelah ini saya ketemu beliau,” ujarnya usai Munaslub Partai Hanura di Kantor DPP Hanura, Cilangkap, kemarin.
Selama 35 tahun berkarir di TNI AU kata Daryatmo, ia dibesarkan dalam suasana yang sangat damai.Oleh karena itu, saat mengetahui Hanura sedang dilanda prahara internal, ia mengaku tak menghendaki situasi itu. ***

 

Don't Miss

Ekspor Teh Hitam Digenjot Ke Taiwan

JAKARTA-Komoditi teh hitam produk PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) terus

Pemerintah Dorong Peningkatan Penyaluran KUR Berbasis Klaster di Sektor Pertanian

JAKARTA-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) menegaskan pemerintah terus mendorong