JAKARTA– Kebijakan politik anggaran Indonesia lebih pro penarikan utang dari pada penanggulangan kemiskinan rakyat Indonesia.
Data menyebutkan, dalam periode 2007-2012, alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan rata-rata baru mencapai nilai 62,9 triliun rupiah, sedangkan posisi utang Luar Negeri terlihat fantastis hingga mencapai rata – rata 630 triliun rupiah.
“Pemerintahan SBY sudah mengeluarkan anggaran penanggulangan kemiskinan sebesar 402,4 triliun rupiah dalam tahun 2006–2012 (berdasarkan harga konstan), namun pemerintahan SBY gagal mengurangi angka kemiskinan, terhitung rata – rata hanya berkurang 0,9 persen dalam kurun waktu 6 tahun,”ujar Sekretaris Jendral Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yunan Farhan saat menyampaikan catatan akhir tahun di Jakarta, Jumat (4/1).
Akibat persoalan-persoalan ini, anggaran tahun 2012 gagal memberikan perbaikan dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.
Anggaran 2012 lebih banyak dinikmati oleh birokrat dan para elit politik di Indonesia.
Bukan para petani, nelayan, buruh, dan masyarakat miskin.
“Anggaran belum berhasil memakmurkan rakyat Indonesia. Pengelolaan anggaran belum transparan dan akuntable,” kata dia.
Menurut dia, kebijakan alokasi anggaran tidak berimplikasi pada perubahan perbaikan nasib rakyat Indonesia.
