JAKARTA-Anjloknya nilai tukar rupiah yang terlalu dalam bisa membuat citra pemerintah ikut menurun di mata publik, terutama dunia usaha.
Kalau ini dibiarkan terus menerus bukan tidak mungkin berdampak negatif pada kinerja Presiden Joko Widodo.
“Hal itu bisa saja dan berpotensi akan menurunkan elektabilitas Jokowi menjelang Pilpres 2019,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Ahmad Hafizs Thohir kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/7/2018).
Namun saat didesak soal dampak lebih jauh dari terpuruknya rupiah yang dipastikan bakal memperburuk citra pemerintah, bisa mempengaruhi pencapresan Jokowi, Hafisz tak yakin soal itu.
Karena pencapresan Jokowi itu keputusan politik dari partai pendukung.
“Saya kita tidak sampai ke situ. Artinya tidak akan mempengaruhi pencapresan jokowi,” tambahnya.
Namun begitu, Mantan Ketua Komisi VI DPR menyarankan agar kementrian bidang ekonomi segera mencari solusi terhadap perbaikan tersebut.
Setidaknya mencari strategi baru guna meredam nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar AS.
“Tidak bisa mengatasi hal itu hanya dengan kebijakan yang biasa- biasa saja,” terangnya.
Lebih jauh kata Hafizs, pemerintah sebaiknya tidak hanya menanggapi dengan kebijakan luar biasa, sehingga bisa dipastikan, kondisi ekonomi nasional akan dirasakan makin sangat berat.
Apalagi daya saing Indonesia di Asia Tenggara sangat lemah.
“Seharusnya menteri-menteri perekonomian RI tidak boleh menyikapi penguatan dolar AS kali ini hanya dengan aksi yang biasa-biasa saja. Harus ada action plan yang diluar dari biasa biasa saja,” paparnya lagi.
Politisi PAN ini mengaku, upaya yang telah dilakukan BI sudah cukup bagus, sudah sesuai on the track, sesuai fungsi dan tugasnya di dalam UU, walau tetap ada saja kekurangan.
“Akan tetapi upaya BI saja belumlah cukup. Karena upaya-upaya tersebut harus langsung disertai dengan kebijakan pemerintah berikutnya , yang pro kepada penguatan nilai tukar rupiah baik dari sisi Makro maupun pada sektor Mikro,” katanya.
Secara makro ekonomi pemerintah belum berhasil mengatasi defisit selama 3.5 tahun terakhir.
Hal itu terlihat dari current account yang selalu defisit.
Sementara itu sektor mikroekonomi, pelaku bisnis dan jasa industri belum juga menunjukkan daya saing yan menguat.
Di samping itu, ekspor masih lemah, Industri manufaktur juga masih lemah. Justru banyak yang industri tutup bahkan pindah negara.
Katanya menambahkan, komponen ekspor memiliki kandungan impor melebihi dari 50 persen sehingga setiap ekspor maka kita otomatis melakukan impor 50 persen pula sebagai bahan baku produk export tersebut.
Sehingga belanja dollar menjadi tinggi.
Dari sisi kepercayaan luar negeri yang sudah baik (sebagai emerging country) justru belum berjalan efektif.
Sebab sampai kini modal yang masuk sebagai PMA ataupun pada Portofolio belum sukses menambah capital untuk mesupport pembiayaan pembangunan pada beberapa sektor sehingga APBN jadi terasa berat karena harus ikut membiayai infrastruktur.
“Kebijakan seperti ini tentu akan menguatkan US dollar (alias melemahkan nilai tukar rupiah) sepanjang arus modal belum bisa berkontribusi pada gerakan menumbuhkan ekonomi RI,” ucap Hafiz.
Selain itu, pemerintah mengenjot produk ekspor sebagai upaya menutup defisit neraca perdagangan.
Selanjutnya, daya saing harus diperkuat dan diperbaiki.
Insentif kepada sektor usaha yang pro pada export, mencarikan solusi untuk memperkuat industri manufaktur.
“Hal lain yang harus dilakukan adalah mengevaluasi kebijakan devisa bebas dan terakhir harus kuat dan solid kordinasi antar kementerian khususnya bidang ekonomi,” imbuhnya. ***
