PALEMBANG-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang, dengan agenda pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palembang tahun 2016, meninggalkan catatan negative bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
Salah satu diantaranya soal defisit anggaran yang membengak.
Hal ini terungkap saar sejumlah Komisi DPRD Palembang menyampaikan pandangannya dalam Rapat Paripurna.
Juru Bicara Komisi I, Fauzi Ahmad dalam penyampaiannya, meminta agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan seluruh Camat yang bermitra dengan Komisi I, untuk lebih memperkuat koordinasi.
Sebab, masih banyak target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penyerapan anggaran tidak maksimal.
Hal ini mengakibatkan terjadi deficit anggaran.
“Tidak perlu kami sebutkan SKPD mana yang defisit. Kami harap, kedepan semua SKPD dapat meningkatkan koordinasi, sehingga semua program Pemkot Palembang bisa berjalan baik,” ungkap dia, senin (30/11).
Hal serupa diungkapkan, anggota Komisi II, Adi Apriliansyah.
Menurutnya, penyerapan anggaran tidak maksimal. Bahkan, defisit anggaran mencapai angka Rp 140 miliar.
“Tentu angka itu cukup fantastis. Hal itu terjadi akibat penyerapan anggaran tidak maksimal,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Sementara anggota Komisi IV DPRD Palembang, Antoni Yuzar meminta kepada Walikota Palembang Harnojoyo, agar berani menindak SKPD yang dianggap tidak mampu bekerja maksimal.
“Masih banyak yang tidak bekerja maksimal, bagaiamana mau membangun Palembang. Kalau kepala SKPD nya malas-malasan, dan tidak bisa bekerja,” tegasnya.(irwan wahyudi)
