APBN Tak Pantas Bayar Obligasi Rekapitalisasi

57

JAKARTA-Anggota Komisi XI DPR, Abdilla Fauzi Achmad mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak pantas dipergunakan  membayar  bunga obligasi rekapitalisasi perbankan yang merupakan warisan utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Pasalnya, rusaknya bank- bank itu karena sengaja dirusak oleh keserakahan sedikit orang (pemilik bank)  sehingga tidak  layak dibebankan kepada masyarakat lewat pajak yang dibayar setiap tahun.  “Saya kira, alokasi  APBN untuk recovery bank juga merusak ketahanan APBN dan mengancam sistem fiskal ke depan,” ujar Fauzi di Jakarta, Selasa (2/4).
Karena itu, dia meminta pemerintah menghentikan alokasi dana APBN yang sudah berlangsung sejak 15 tahun lalu itu.

Menurut dia, kebijakan pembayaran bunga obligasi bank rekap dari APBN itu bukan hanya salah kaprah, tetapi sudah memiskinkan bangsa secara sistemik. Penggunaan APBN untuk membayar obligasi rekap juga merampas hak rakyat kebanyakan untuk mendapatkan fasilitas pelayanan yang memadai dari negara. “Beban rakyat makin berat, belum lagi beban inflasi yang juga harus dipikulnya secara makro ekonomi,” jelas Fauzi yang juga anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR ini.

Dia menjelaskan, sangat tidak adil jika kesalahan pengelolaan bank dibebankan ke APBN.  Sebab, kerusakan bank pada waktu itu banyak dilakukan secara sadar oleh pemilik bank.  Ini bisa diihat dari bank yang di rekap dan bank likuidasi banyak melanggar BMPK. Artinya pemilik bank secara sengaja ‘menggarong’ uang rakyat melalui bank yang dikelolanya. Akibat itu, bebannya hingga kini dipikul oleh rakyat melalui APBN.

Bahkan kata Fauzi, rakyat terampas haknya karena sebagian dana APBN yang seharusnya untuk kesejahteraan rakyat  dibayarkan untuk  resiko hasil kejahatan mereka, yang jumlah orangnya sangat sedikit. Bahkan dalam perjalanannya, para perusak bank itu, banyak yang membeli kembali (buy back) aset-asetnya dengan meminjam tangan pihak ketiga, dan harganya sangat murah. Mereka kembali kaya. Beli aset murah dari hasil kejahatan pengelolaan bank.
Karena itu, Fauzi yang juga politisi Partai Hanura itu mendesak agar pembayaran bunga obligasi rekap  dihentikan dan dialokasikan kepada anggaran lain seperti untuk pengembangan pertanian. Suntikan dana APBN ke bank itu hanya memperkaya bank dan para eksekutifnya. “Demi NKRI, saya minta pemerintah menghentikan dana subsidi obligasi rekap tersebut.  Kasihan masyarakat yang selama ini membayar kewajiban pajaknya, tetapi uangnya ternyata dipakai untuk membayar ke perbankan yang sudah meraup untung. Ini tidak adil,” jelas dia.
Lebih lanjut, Fauzi mengaku akan terus memperjuangkan pembentukan Panja Obligasi Rekapitalisasi. Sebab dengan Panja akan terbongkar jelas, dimana letak kebijakan yang keliru yang hingga kini ditanggung rakyat Indonesia. “Komitmen saya soal pembentukan Panja tidak berubah. Saya akan terus berjuang sampai panja ini terbentuk,” pungkas dia