Apindo: Perbaiki Kebijakan Sektor Riil, Longgarkan Perizinan

Monday 21 Oct 2019, 6 : 28 pm

JAKARTA-Pemerintah perlu segera mengambil kebijakan jangka pendek agar Indonesia mampu terhindar dari krisis. Karena itu, tidak ada “bulan madu” bagi menteri-menteri bidang ekonomi.

Apalagi ekonomi Indonesia menghadapi persoalan yang cukup berat. Kondisi ekonomi global sedang kurang bagus dan Bank Dunia menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dari sebelumnya 5,1 persen menjadi 5 persen.

“Tidak ada ‘bulan madu’. Jika satu tahun Indonesia terpuruk, maka sulit untuk bangkit,” kata Ketua Bidang Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono di Jakarta, Senin,(21/10/2019).

Menurut Iwantono, ekonomi Indonesia menghadapi persoalan yang cukup berat. Kondisi ekonomi global sedang kurang bagus dan Bank Dunia menurunkan perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 dari sebelumnya 5,1 persen menjadi 5 persen.

Saat ini, katanya, Indonesia juga menghadapi defisit neraca perdagangan. Langkah-langkah ekonomi satu tahun mendatang akan sangat menentukan ekonomi selanjutnya.

Jika pemerintah mampu membuat langkah yang baik maka Indonesia akan terhindar dari krisis. Namun sebaliknya, jika tidak maka akan terpuruk.

Iwantono meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak memilih menteri-menteri bidang ekonomi yang harus belajar lagi.

“Namun, bukan berarti harus memilih menteri lama, tapi orang-orang yang benar-benar sudah mengerti kondisi perekonomian Indonesia,” katanya.

Menteri-menteri dari milenial hendaknya tidak ditempatkan ke bidang-bidang yang memerlukan langkah cepat dalam menghadapi persoalan ekonomi, karena dikhawatirkan mereka harus belajar terlebih dahulu.

“Padahal kita memerlukan langkah cepat,” tambahnya.

Selain itu, Iwantono juga mengharapkan penggabungan atau pemisahan kementerian harus dilakukan dengan hati-hati atau lebih baik jangan dilakukan terlebih dahulu.

Jangan sampai, katanya, menteri justru memikirkan masalah-masalah administrasi di kementeriannya akibat ada pemisahan atau penggabungan lembaga.

Mengenai langkah-langkah bidang ekonomi yang perlu dilakukan oleh kabinet mendatang, Iwantono mengatakan, pertama perlu melonggarkan sektor moneter.

Kedua, dalam bidang fiskal, harus mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan daya beli masyarakat. Pembangunan infrastruktur dilakukan di daerah yang benar-benar memerlukan dan berdampak ekonomi.

Ketiga, memperbaiki kebijakan sektor riil seperti melonggarkan perizinan. Kemudian memberikan kepastian hukum serta menekan korupsi. ***

Don't Miss

OJK Raih Opini WTP Dari BPK

JAKARTA-Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali meraih opini Wajar

Buruh Migran Desak Pemerintah Malaysia Hukum Berat Majikan Adelia

JAKARTA-Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), organisasi massa mantan