Apindo : Tuntutan Buruh Bisa Membuat Perusahaan Bangkrut

Thursday 14 Nov 2013, 9 : 18 pm
by

SURABAYA-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur menilai tuntutan buruh terkait kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2014 hingga Rp3 juta irasional (tidak masuk akal – red). Apindo menolak tuntutan tersebut karena besarnya tuntutan buruh mengancam keuangan perusahaan sehingga rawan bangkrut dan tidak kuat memberikan hak karyawan. “Tuntutan itu boleh-boleh saja. Tapi harus realistis, kami jelas keberatan kalau UMK hingga Rp3 juta,” kata Ketua Apindo Jawa Timur, Alim Markus di Grahadi, Kamis (14/11).

Presiden Direktur Maspion Group ini mengungkapkan bahwa pengusaha di Jawa Timur sudah kwalahan ketika harus memenuhi kenaikan UMK tahun lalu yang naiknya mencapai 38 persen. Dia mencontohkan tahun lalu ada kenaikan dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,7 juta.

Menurutnya, Jika tahun 2014 ini kenaikan lebih tinggi lagi, maka pengusaha dipastikan tidak akan mampu lagi menyesuaikan besaran upah yang diminta. “Tuntutan kali ini lebih tinggi, sudah tentu perusahaan keberatan untuk memenuhi,” kata dia.

Keberatan ini, setidaknya juga telah disampaikan oleh Apindo pada Soekarwo, Gubernur Jawa Timur. Kalaupun ada kenaikan, Apindo hanya minta kenaikan maksimal adalah 10 persen dari tahun sebelumnya sehingga angkanya antara Rp1,9-2 juta.

Kenaikan sekitar 10 persen ini karena para pengusaha mengaku hanya sanggup untuk menaikkan UMK setara inflasi tanpa dibarengi pertumbuhan ekonomi.

Seperti diketahui, kelompok buruh terus berunjuk rasa menuntut UMK Kota Surabaya sebesar Rp 3 juta. Walikota Surabaya Tri Rismaharini telah menetapkan besaran UMK Rp2,2 juta. Selain Surabaya, Gresik dan Pasuruan bahkan usulan nilai UMK-nya mencapai Rp2,3 juta lebih

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

FESKABI

Ekonomi Digital Harus Seimbangkan Teknologi dengan Risiko

JAKARTA-Bank Indonesia (BI) terus memperkuat peran sebagai regulator di bidang

Kartu Kredit BNI x Siloam Hospitals Tawarkan Program Lengkap Sasar 5 Juta Masyarakat

JAKARTA-Grup RS Siloam (Siloam) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero)