Oleh: Ferdinand Hutahaean
Konflik terbuka antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dengan Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Baasir akhirnya meledak saat coffe morning kementrian ESDM.
Konflik yang sudah terlalu lama terbiarkan terjadi dan sudah mengganggu kebijakan pemerintah dalam membangun pemenuhan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat. Bahkan dikalangan praktisi kelistrikan, sudah banyak yang mengeluh tentang sikap Dirut PLN yang arogan dan tidak patuh pada pemerintah.
Salah satunya para pelaku di Mini Hydro dan Mikro Hydro. Alasannya tarif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tidak diimplementasikan oleh Dirut PLN. Akhirnya sektor ini jadi lamban pertumbuhannya padahal harusnya Mini Hydro dan Mikro Hydro adalah andalan pemenuhan listrik didaerah yang jauh dari jangkauan distribusi.
Arogansi Dirut PLN ini jugalah yang diduga membuat Komisaris Utama PLN Kuntoro Mangkusubroto mundur beberapa waktu lalu. Tidak ada kesamaan visi antara pemerintah dengan Dirut PLN. Visi mentri ESDM jelas dan clear bahwa pemenuhan listrik bagi rakyat adalah kewajiban negara dan PLN tidak boleh dijadikan sebagai BUMN yang orientasinya profit taking atau ambil untung, tapi PLN adalah BUMN pelayan rakyat.
Inilah visi berbeda yang sangat tajam, dimana Dirut PLN menargetkan PLN harus untung besar hingga mengabaikan prinsip PLN adalah BUMN pelayan publik. Atas visi itu, Dirut PLN bertindak semaunya dan bahkan mengabaikan etika kepatutan hirarki tatanan pemerintahan.
Dirut PLN itu secara hirarki berada dibawah Mentri ESDM karena PLN adalah eksekutor kebijakan pemerintah yang diwakili Mentri ESDM. PLN tidak boleh punya kebijakan sendiri akan tetapi hanya mengeksekusi kebijakan pemerintah. Ini yang harus dipahami oleh Sofyan Baasir.
Arogansi berujung pembangkangan Dirut PLN ini juga tidak terjadi begitu saja. Kami melihat keberadaan Mentri BUMN seolah menjadi backing kekuasaan bagi Sofyan Baasir.
Ini sangat kasat mata dimana Dirut PLN seperti lebih mengikuti Mentri BUMN daripada Mentri ESDM. Jokowi sebagai Presiden juga turut andil dalam masalah ini. Kenapa demikian? Jawabannya adalah ketika Jokowi mengunjungi beberapa pembangkit di Kalimantan dan meresmikan Pembangkit di Aceh, yang ikut serta adalah Mentri BUMN dan Dirut PLN akan tetapi Mentri ESDM tidak diundang. Urusan apa Mentri BUMN dengan masalah teknis listrik? Mentri BUM itu tugasnya manajerial pembinaan BUMN bukan masalah teknis BUMN. Kesalahan inilah yang mengakibatkan Sofyan Baasir besar kepala dan merasa tidak perlu mengikuti kebijakan mentri ESDM.
Pembangkangan ini harus dihentikan. Rini Soemarno tidak boleh membiarkan ini terus terjadi karena sudah mengganggu kebijakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat. Mentri harus profesional, jangan memerintah dan merasa lebih berkuasa karena lebih dekat kepada presiden. Ini negara bukan perusahaan pribadi Rini Soemarno.
Segera copot Dirut PLN, ganti dengan orang yang paham tentang listrik bukan yang paham cari uang. Ini BUMN layanan publik bukan BUMN yang orientasi pencari uang. Jangan bebankan rakyat untuk infrastruktur kelistrikan, itu tugas negara. Arogansi Dirut PLN itu sudah masuk kategori pembangkangan kepada negara dan rakyat. Copot dan ganti segera.
Penulis adalah Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI) Jakarta
