JAKARTA-Bisnis transportasi online, khususnya ojek online (OJOL) masih menjadi primadona masyarakat. Karena masyarakat sangat membutuhkan. Namun sayangnya Undang-Undang tak memberi ruang keberadaan OJOL. “Pemerintah dituntut untuk bisa melindungi masyarakat terhadap perubahan terkait sektor tersebut. Yang memberikan jasa tidak dirugikan dan yang mendapat jasa juga tidak dirugikan,” kata Founding and CEO The Ary Suta Center (ASC), I Putu Gede Ary Suta usai diskusi “Kajian Ekonomi Politik Dalam Bisnis Transportasi Online di Indonesia” di The ASC, Jakarta, Selasa (17/7/2018).
Menurut mantan Petinggi BPPN, setiap perubahan zaman itu seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat. Namun perubahan itu harus terukur. “Tetapi seringkali perubahan itu, tidak hanya dari dalam tapi perubahan dari luar yang memaksa kita melakukan perubahan,” ujarnya
Diakui Ari Suta, lembaganya ASC memiliki program selain leadership mentoring juga mempunyai program market education. Karena itu ASC memiliki program kepemimpinan, pendidikan masyarakat. “Terutama critical thingking yaitu mendidik masyarakat agar bersikap kritis terhadap tiap perubahan yang terjadi di lingkungannya,” paparnya.
Saat ini, lanjut Ary Suta, masyarakat sebenarnya mengetahui periIaku dan isu-isu penting. Kali ini, sengaja membahas bisnis transportasi online, karena sangat besar pengaruhnya dalam tatanan kehidupan di masyarakat. “Boleh dikatakan perubahan peradaban di dalam masyarakat kita, maka sudah menjadi kewajiban bagi Ary Suta Center untuk memberi informasi terkini yang dioperoleh dari ahli-ahli kita yang jalani dalam aktivitas keseharian. Kita siapkan solusi untuk hadapi perubahan itu,” imbuhnya.
Sementara itu Direktur eksekutif Manilka research & Consulting
Dani Akhyar mengaku penelitian ini ingin mengungkap apakah ada korelasi kekuasaan, yakni antara power dan konglomerasi, konsolidasi. “Bagaimana sebenarnya, kontrol dari bisnis transportasi online yang selama ini kita nikmati. Karena bisnis transportasi online itu, ada dua sisi. Pertama, sisi pertama menyelesaikan beberapa masalah transportasi dari yang tergantung dengan ojek pangkalan dan taksi yang mahal, tetapi sekarang bisa murah,” terangnya.
Dari sisi, kata Dosen Universitas Multimedia ini menambahkan transportasi online ini, ternyata fiturnya banyak dan soal keamanan lebih bagus. Bisa untuk pijat, pengiriman paket dan sebagainya. Ini yang disukai masyarakat. Namun sayangnya, mitra pengemudi berteriak dan memprotes, karena kesejahteraannya malah menurun. “Sampai mereka melakukan demo besar, nah ini yang perlu diperhatikan. Tuntutan mereka agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan mereka. Karena itu perlu ditengahi. Pemerintah dalam hal ini menjadi regulatormnya,” ungkapnya.
Disinggung transportasi online menjadi bom waktu, Dani tak membantahnya. Karena perkembangan transportasi online ternyata masih disiasati oleh biaya marketing dan promosi yang besar. “Operator banyak mengumbar bonus, banyak diskon, dan sebagainya. Nah ini sampai kapan. Mereka harus bakar uangnya’ mau sampai kapan,” tuturnya.
Dikatakan Dani, kondisi ini tentu menjadikan seolah-olah seperti bom waktu ekonomi. “Bisa dibayangka, bagaimana bonus yang sudah diberikan kepada mitra pengemudi tiba-tiba dihapus, mereka pasti akan protes. Sudah merasa kesusahan lalu dihapus. Jadi ini dilema juga. Ini dilema juga bagi aplikatror, karena mereka sudah banyak bakar uang untuk menarik banyak trafic,” cetusnya.
Menurut Dani, selama ini regulasi belum mencakup hubungan kerja antara perusahaan aplikasi dengan para pengemudi ojek online bahwa yang namanya ojek adalah alat transportasi. “Punya dualisme bisnis, satu bisnis aplikasi satu lagi manfaatkan trabspoortasi. Walaupun bisnisnya sebenarnya bisnis aplikasi. Namun itu harus terus digodok agarn masalah transpirtasi online ini bisa diatasi. Solusinya, ya terbitkan aturan tadi, terutama regulasi tentang tranportasi online,” imbuhnya.
