Asia Perlu Pendekatan Kawasan Untuk Memanfaatkan Potensi Fintech

Friday 12 Oct 2018, 2 : 53 pm
by
ilustrasi

NUSA DUA-Para pembuat kebijakan di Asia perlu memperkuat kerja sama guna memanfaatkan potensi teknologi keuangan baru bagi pertumbuhan inklusif. Pada saat bersamaan, mereka pun perlu bekerja sama guna memastikan bahwa mereka mampu merespons dengan lebih baik tantangan yang ditimbulkan fintech.

Teknologi baru seperti mobile banking, big data, dan jaringan transfer peer-to-peer telah memperluas jangkauan layanan keuangan kepada orang-orang yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank atau tidak terjangkau bank, sehingga meningkatkan pendapatan dan standar hidup. Namun, fintech juga membawa risiko penipuan siber, keamanan data, dan pembobolan privasi. Disintermediasi layanan fintech atau konsentrasi layanan di antara beberapa penyedia juga dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan.

Hal tersebut dan persoalan-persoalan lainnya dibicarakan dalam Dialog Kebijakan Tingkat Tinggi Mengenai Kerja Sama Kawasan untuk Mendukung Inovasi, Inklusi, dan Stabilitas di Asia (High-Level Policy Dialogue on Regional Cooperation to Support Innovation, Inclusion, and Stability in Asia), yang diadakan oleh Asian Development Bank (ADB), Bank Indonesia (BI), dan Kantor Riset Makroekonomi ASEAN+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office – AMRO).

Panel dialog terdiri dari Neav Chanthana, Deputi Gubernur National Bank of Cambodia; Diwa Guinigundo, Deputi Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas; Mary Ellen Iskenderian, Presiden dan CEO Women’s World Banking; Ravi Menon, Direktur Pengelola Monetary Authority of Singapore; Takehiko Nakao, Presiden ADB; Abdul Rasheed, Deputi Gubernur Bank Negara Malaysia; dan Veerathai Santiprabhob, Gubernur Bank of Thailand.

Deputi Senior Gubernur BI, Mirza Adityaswara memberikan pidato pembukaan konferensi tersebut dan Junhong Chang, Direktur AMRO, menyampaikan ucapan sambutan.

“Teknologi keuangan baru yang menyebar dengan begitu cepat adalah teknologi yang sangat menjanjikan untuk inklusi keuangan,” ujar Takehiko Nakao.

“Kita harus mendorong lingkungan yang memungkinkan teknologinya berkembang serta memperkuat kerja sama kawasan guna membangun standar peraturan dan sistem pengawasan yang harmonis demi mencegah pencucian uang internasional, pendanaan teroris, dan kejahatan siber,” terangnya.

Sementara itu, Direktur AMRO Junhong Chang menjelaskan teknologi adalah pemberdaya yang menghubungkan perekonomian dan sistem keuangan kita, yang tak hanya menyebarkan manfaat, tetapi juga risiko, melintasi batas negara.

“Mengingat pesatnya pertumbuhan perekonomian di Asia Timur, para pembuat kebijakan perlu memahami dan mengelola dampak teknologi di dalam sistem keuangan kita demi mempertahankan stabilitas keuangan,” imbuhnya.

Mirza mengatakan Indonesia memiliki lebih dari seperempat juta masyarakat yang tersebar di ribuan pulau, menunggu untuk terintegrasi dengan teknologi baru; struktur demografi muda, dengan semangat untuk memasuki dunia digital masa depan.

Lebih dari 50 juta UMKM yang tak sabar menanti untuk terlibat dalam e-commerce; masyarakat baru yang didorong oleh kelompok kelas menengah yang dinamis dan demokratis, yang memandang ekonomi digital sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, seperti layaknya evolusi.

“Asia, termasuk Indonesia, merupakan tempat ideal bagi teknologi finansial untuk berkembang,” ujar Mirza Adityaswara.

Meskipun Asia mengalami pertumbuhan perekonomian yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir, sektor keuangan masih tertinggal di sejumlah negara. Kurang dari 27% orang dewasa di kawasan Asia yang sedang berkembang sudah memiliki rekening bank, jauh di bawah median global sebesar 38%.

Sementara itu, hanya 84% dari perusahaan di kawasan ini sudah memiliki rekening giro atau tabungan, setara dengan Afrika tetapi ketinggalan dari Amerika Latin yang mencapai 89% dan 92% di emerging Europe (kawasan Eropa Tengah dan Timur).

Inklusi keuangan dapat ditingkatkan melalui kebijakan yang mendorong inovasi keuangan, dengan meningkatkan literasi keuangan, serta dengan memperluas dan meningkatkan infrastruktur dan jaringan digital. Peraturan untuk mencegah kegiatan ilegal, meningkatkan keamanan siber, dan melindungi hak dan privasi konsumen, juga akan membangun keyakinan terhadap teknologi keuangan yang baru.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Program Santripreneur Sudah Diikuti Lebih 3000 Peserta

JAKARTA-Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk terus melakukan berbagai pelatihan dan

Asuransi Cakrawala Proteksi Resmikan 3 Kancab Baru

JAKARTA-PT Asuransi Cakrawala Proteksi terus melakukan ekspansi bisnisnya di 2015