JAKARTA-Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) mengaku sangat cemas dengan lolosnya Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) menjadi RUU inisitaif DPR. Hal ini, karena Selasa (10/04/2018), Rapat paripurna DPR RI telah menyetujui RUU inisitaif tersebut. “Kami pelaku industri pengguna air secara umum dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) secara khusus sangat khawatir dengan draft RUU SDA dari DPR ini,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Air Minum Dalam Kemasan (Aspadin) Rachmat Hidayat di Jakarta,Senin (16/4/2018).
Lebih jauh kata Rachmat, Aspadi merasa cemas atas disetujuinya RUU SDA menjadi RUU inisiatif DPR. Alasannya, ada sejumlah pasal krusial dalam draft RUU SDA yang dirasa sangat memberatkan dan menghambat pebisnis AMDK.
Saat ditanyakan soal pasal krusial yang mengancam Aspadin, Rachmat langsung menunjuk Pasal 47. Karena dalam Pasal 47 itu menyatakan untuk mendapatkan izin penggunaan air buat usaha wajib : bekerja sama dengan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, wajib membuat bank garansi dan wajib menyisihkan minimum laba bersih 10% untuk konservasi,” terangnya.
Selain itu, lanjut dia, dalam Pasal 51 menyatakan industri AMDK sama dengan industri sistem penyediaan air minum SPAM atau air perpipaan.
“Padahal AMDK itu industri manufaktur minuman ringan, sementara industri SPAM itu industri infrastruktur untuk kebutuhan hajat hidup orang banyak,” jelasnya.
Selanjutnya, ungkap dia, izin penggunaan air untuk AMDK hanya diberikan kepada BUMN, BUMD atau BUMDes. “Pasal 63 huruf f menyatakan pengguna air termasuk industri dilarang. Hal ini demi melindungi sumber airnya baik secara fisik maupun non fisik,” terang dia.
