Bagi-Bagi Arloji Senilai Rp 5 Miliar, Pasangan AHY-Sylvi Mestinya Didiskualifikasi

1539
Souvenir yang dibagikan di lokasi silaturahmi cagub DKI Agus Harimurti Yudhoyono di Sentul/photo Kompas.com

JAKARTA-Bawaslu DKI Jakarta dan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakumdu) seharusnya meminta pertanggunjawaban pidana terhadap pasangan cagub Agus Harimurti Yudhoyono dan cawagub Sylviana Murni atas aksi membagi-bagi jam tangan gratis kepada seluruh peserta acara silaturahim dengan Penguyuban Rakyat Tangguh Republik Wibawa (RTRW) , Laskar Masyarakat Kreatif (LMK) dan Relawan di Sentul, Bogor Jawa Barat beberapa waktu lalu. Pembagian jam tangan senilai Rp 5 Miliar ini merupakan pelanggaran pemilu sehingga pasangan AHY-Sylvi harus didiskualifikasi dari keikutsertaannya di Pilkada DKI Jakarta. “Mestinya, Sentra Gakumdu melalukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pemberi dan penerima jam tangan itu, termasuk Nachrowi Ramli,” ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Salestinus di Jakarta, Jumat (10/2).

Seperti diberitakan, Pasangan Calon AHY-SYLVI dan Tim Pemenangan atau Tim Kampanyenya membagikan jam tangan gratis kepada seluruh peserta acara silaturahim di Sentul, Bogor Jawa Barat pada Rabu, 8 Februari 2017.  Adapun jumlah jam tangan yang dibagikan mencapai 10 ribu buah dalam kemasan souvenir berlogo foto pasangan  AHY-Sylvi yang diperkirakan nilainya setara dengan Rp 500.000 per-sebuah arloji. Dengan demikian  total nilai rupiah yang dibelanjakan untuk arloji dan kemasann sovenirnya diperkirakan sebesar Rp 5 miliar. “Sebagai pihak yang sering mengklaim diri sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, maka baik Pasangan Calon AHY-Sylvi, Ketua Tim Pemenangan Nachrowi Ramli maupun para peserta silaturahim seharusnya patut menduga bahwa pemberian dan penerimaan arloji/jam tangan yang sudah dikemas dalam bentuk sovenir berlogo AHY-Sylvi jelas merupakan tindak pidana. Terlebih-lebih kalau pemberian atau janji-janji itu diberikan dalam masa kampanye pilkada,” jelasnya.

Dia menegaskan, UU Pilkada melarang dan mengancam dengan pidana penjara baik terhadap pemberi maupun penerima bahkan mengancam pasangan calon dengan sanksi administratif berupa pembatalan pasangan calon. Oleh karena itu TPDI sangat menyayangkan sikap KPU DKI Jakarta, Bawaslu dan Sentra Gakumdu  yang terkesan membiarkan bagi-bagi jam tangan terjadi. Padahal Bawaslu DKI dan Gakumdu seharusnya mengawasi jalannya acara silaturahim bahkan bisa melakukan OTT terhadap para pelakunya. “Dan bukan malah membiarkan peristiwa bagi-bagi jam tangan secara cuma-cuma kepada seluruh peserta silaturahim yang konon jumlahnya hampir 10 ribu peserta yang hadir,” terangnya.

Lebih lanjut, Petrus menjelaskan, dengan angka Rp 5 miliar dalam bentuk arloji berlogo AHY-Sylvi, yang tersebar di seluruh Jakarta maka dugaan politik uang dalam acara silaturahim tersebut sudah tergolong sangat masif dan sistimatis. Karenanya KPUD, Bawaslu DKI dan Sentra Gakumdu harus mendiskualifikasi pasangan calon AHY-Sylvi atau menyerahkan persoalan kepada aparat penegak hukum untuk diproses secara pidana.

Petrus mengatakan pembagian jam tangan berupa souvenir berlogo AHY-Sylvi secara gratis pada masa kampanye  nyaris serupa dengan kejadian politik uang yang terjadi pada saat kampanye pilkada di Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan  Tengah pada tahun 2010 yang lalu.

Waktu itu, pasangan calon Bupati dan Tim Kampanye dari salah satu pasangan calon Bupati Kotawaringin Barat yang membagikan dana kepada relawannya berjumlah -/+ 8000 anggota dengan sejumlah uang transport, untuk masing-masing anggota relawan sebesar Rp. 200.000,- atau kalau ditotal sebesar Rp. 1.600.000.000. “Dan ketika pasangan ini memenangkan pilkada, maka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang kalah menggugat ke MK dengan alasan terjadi money politik secara masif, terstruktur dan sistimatis. Atas alasan money politik tadi, maka MK membatalkan kemenangan pasangam calon yang membagi-bagi uang untuk relawannya selama masa kampanye. Modus ini identik dengan bagi-bagi jam tangan ke seluruh peserta silaturahim yang diselenggarakan oleh Tim Kampanye dan Partai Demokrat untuk pasangan calon gubernur DKI Jakarta AHY-Sylvi, di luar wilayah hukum KPU DKI Jakarta. Ini apa motifnya,” urainya.

“Jka AHY-Sylvi tidak didskualifikasi karena pembagian jam tangan berlogo AHY-Sylvi  dalam kemasan souvenir dan dibiarkan mengikuti pilkada 15 Februari 2017 dan berhasil memenangkan Pilgub DKI Jakarta 2017, maka pasangan calon terpilih itu berpotensi digugat ke MK untuk pembatalan kemenangannya, sementara untuk tindak pidana politik uangnya tetap harus diproses secara hukum sesuai dengan UU Pilkada,” pungkasnya.