Bantah Kebocoran, KPK: Potensi Penerimaan Belum Maksimal

15

JAKARTA-Calon presiden Prabowo Subianto diduga salah memahami soal kebocoran APBN sebesar Rp2.000 Triliun. Prabowo hanya mengutip dari Wakil Ketua KPK lainnya Basaria Panjaitan. KPK menegaskan bukan kebocoran tapi potensi penerimaan.

“Sebenarnya statement itu lebih banyak datang dari saya. Saya mengatakan Indonesia ini bisa mengumpul sampai Rp4.000 Triliun, APBN kita sekarang kan Rp2.400 triliun, kami berdiskusi di banyak tempat, kita bisa mengejar Rp 4 ribu triliun,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang di Jakarta, Senin (8/4/2019).

Dikatakan Saut, pemerintah bisa mendapatkan APBN hingga Rp4.000 Triliun jika upaya penarikan terus dimaksimalkan. Masih ada sekitar Rp2.000 Triliun yang dapat dijangkau dan kemudian bisa dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. “Beberapa orang bisa ngejar, jadi kekurangan sekitar Rp 2 ribu triliun. Jadi itu bukan kebocoran, potensi,” terangnya.

Menurut Saut, KPK membeberkan banyak potensi penerimaan negara yang bisa digali. “Kita diskusi di banyak tempat, itu bukan soal kebocoran yang disampaikan oleh ibu itu, kita itu sebenarnya punya potensi banyak lagi karena bisa bayangkan, kalau APBN kita sampai Rp 4 ribu triliun,” jelas dia.

Dia mencontohkan, saat KPK sekali menyambangi Pemprov DKI Jakarta di masa jabatan Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat. Tanpa harus bolak-balik, APBN mengucur hingga Rp7 triliun. “BPJS bagaimana sekarang kan 2200, jadi kita mengejar itu. Makanya kami datang ke Bea Cukai, datang ke pajak,” kata Saut.

Lebih lanjut, datangnya APBN dapat dipelajari satu per satu antar instansi terkait. Dengan sistematis dan terstruktur, makanya pihaknya yakin dapat mengumpulkan APBN hingga Rp4.000 Triliun.

“Contohnya tadi itu, saya datang ke DKI kok baru sekali dapat Rp 7 triliun, datang ke Priok, ke perhubungan, datang ke pertambangan, dan seterusnya. Jadi itu sebenarnya arti yang mungkin salah persepsi,” Saut menandaskan.

Seperti diketahui, capres Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran anggaran saat menghadiri Gerakan Elaborasi Rektor Akademisi Alumni & Aktivis Kampus Indonesia di Balai Kartini, Jumat, 5 April 2019. Berdasarkan hasil yang ia amati, kebocoran negara berkisar Rp1.000 triliun.

Namun, kata Prabowo, KPK menyatakan keuangan negara yang bocor Rp2.000 Triliun. Hasil ini membuktikan bahwa perhitungannya selama ini tidak asal.
“Salah satu pimpinan KPK bilang bahwa sebenarnya kebocoran yang dihitung KPK Rp 2.000 triliun,” ujarnya. **