JAKARTA-Proyek Strategis Nasional (PSN) berupa infrastruktur yang dikerjakan BUMN, PT.Wakita Karya diwarnai dengan sejumlah kecelakaan kerja yang beruntun. Padahal mayoritas PSN dibiayai melalui APBN. “Kalau sudah begini yang rugi negara dong. Dengan kata lain, rakyat juga yang rugi ujung-ujungnya,” kata Mantan Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir kepada wartawan di Jakarta, Rabu (20/2/2018).
Lebih jauh anggota Fraksi PAN ini mendorong agar PSN yang dikerjakan oleh Waskita perlu dievaluasi. “Kok tidak ada habis habisnya beton runtuh yaa. Tentu ini harus diperiksa dewan etiks konstruksi nasional!!!,” tegasnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR ini malah mempertanyakan soal keberadaan quality control. Oleh karena itu, tim teknis harus turun ke lapangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Karena dalam konstruksi harus ada kontrol bangunan, baik itu dari consultan design ataupun konsultan pengawas plus quality control dan quality assurance. “Jika sudah terbukti ada mallpraktek konstruksi baru kita kenakan sanksi etiks,” tegasnya.
Saat disinggung soal sanksi, Hafi setuju BUMN Konstruksi yang lalai dan melanggar SOP diberikan pinalti. Harus diberikan sanksi, kan sudah ada kode etik konstruksi yang tidak boleh mengabaikan kualitas dan mutu beton.
“Bila perlu skors selama satu tahun tidak boleh ikut kontrak pemerintah,” tuturnya.
Hafiz menduga banyaknya kecelakaan kerja pada PSN. Hal ini terjadi mungkin karena tidak ada pengawasan yang kredible sehingga terjadilah kejar setoran ataupun kejar tayang.
Kejar setoran itu bisa bisa mengabaikan masalah kualitas. “Boleh saja efisien anggaran, namun kealitas tetap harus nomor satu, baru bicara waktu setelah itu baru bicara harga,” ucapnya.
Disinggung perlunya pinalti pengurangan jatah proyek untuk Waskita Karya, Hafis sepakat dengan langkah tersebut. “Bisa saja, karena ini menyangkut project prestisius pemerintah yang sebagian menggunakan APBN,” pungkasnya. ***eko
