JAKARTA-Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YPKI) menilai banyak alokasi anggaran Kementerian Kesehatan yang dinilainya mubazir. Karena tidak jelas penggunaannya. “Kegiatan yang tidak jelas antara lokasi dan output yang dihasilkan adalah, laporan pengendalian lalat dan kecoa Rp 1,5 miliar, peningkatan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (12 laporan) Rp 69,4 miliar dan penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi (500 laporan) Rp 2,88 miliar,” kata Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi di Jakarta,Kamis, (7/3)
Lebih lanjut Tulus malah mempertanyakan penggunaan dana-dana yang semestinya harus diteliti lagi. Karena diragukan validitasnya. “Tak hanya itu, RS yang plafonnya perlu dipertanyakan di antaranya klaim rumah sakit (fasyankes) yang melayani pasien peserta jampersal (10 klaim) senilai Rp 1,559 triliun. Klaim rumah sakit yang melayani peserta program Jamkesmas (1.218 klaim) senilai Rp 5,73 triliun,” tambahnya.
Bahkan Tulus kecewa dengan politik anggaran pemerintah yang belum berpihak ke rakyat. Dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) tahun 2013 Kemenkes mengusulkan anggaran sebesar Rp 31,2 triliun. “Alokasi anggaran untuk belanja birokrasi yang lebih besar daripada untuk pelayanan publik. Anggaran pelayanan publik Rp 15,3 triliun. Sementara belanja birokrasi mencapai Rp 15,8 triliun,” ujarnya.
Sementara itu, Tulus menegaskan ada masalah sistemik yang terjadi dari hulu sampai hilir. Soal dokter misalnya, dengan biaya pendidikan sampai miliaran rupiah, yang semula berjanji untuk kemanusiaan, tapi ketika menjadi dokter orientasinya berubah untuk mengembalikan modal. “Untuk itu, wajar kalau ada RS yang dijadikan sumber PAD. Itu sama dengan membisniskan orang sakit,”ujarnya.
Komersialiasi RS tersebut antara lain, lanjut Tulus, dilakukan RS atau dokter mulai dari pengobatan, pelayanan, dan perlakuan terhadap pasien. Misalnya pasien yang harusnya tidak disuntik, tapi disuntik dengan obat yang mahal, kelahiran normal dengan berbagai alasan maka harus dicesar, banyaknya obat impor yang membuat harga obat di negeri ini termahal ketiga di dunia dan sebagainya. “Jadi, RS sudah profit orientad dan bisnis, maka muncullah pengobatan alternatif, yang justru banyak merugikan pasien,” imbuhnya.
Pada 2013 Kemenkes akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 3 triliun. Dari anggaran tersebut, Rp 1 triliun akan digunakan untuk transformasi BPJS, dan Rp 2 triliun digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dengan demikian Rp 3 triliun tidak semua untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). **can
