JAKARTA-Jumlah golongan putih (golput) atau kelompok masyarakat yang tidak akan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (pemilu) 2014 diperkirakan melonjak tajam.
Hal ini dipicu oleh marakanya partai politik yang terlibat korupsi sehingga membuat masyarakat makin apatis.
“Akan lebih banyak masyarakat yang tidak memilih. Sebab tidak ada lagi partai yang bisa dipercaya karena rata-rata parpol terlibat korupsi,” kata Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit di Jakarta, Minggu (3/2).
Lebih jauh kata Dosen Ilmu Politik UI ini, sampai saat ini tidak ada satu pun partai yang mempunyai figur pemimpin panutan masyarakat.
Tentu saja ini menambah panjang kemerosotan citra partai di masyarakat.
“Bangsa ini krisis kepemimpinan. Tokoh-tokoh parpol melakukan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, apa alasan orang untuk memilih? Apalagi survei tunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai semakin rendah,” tambahnya.
Menurut Arbi, konvensi adalah solusi terbaik untuk memilih pemimpin yang tepat.
“Parpol yang koalisi harus menggelar konvensi. Calon pemimpin diambil dari seluruh penjuru negeri. Kalau tidak, saya kira negara ini akan mengalami kesulitan yang serius pada Pemilu dan Pilpres 2014,” tukasnya.
Ditempat terpisah, Pakar hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Nandang Sutrisno meminta agar kondisi partai politik di Indonesia perlu disehatkan untuk mengantisipasi dan mencegah korupsi.
“Penyehatan dapat dilakukan melalui pembenahan pola rekrutmen calon anggota legislatif, pelurusan platform politik untuk kepentingan bangsa dan negara, dan pemberian ruang bagi masyarakat untuk mengontrol partai politik (parpol),” ungkapnya.
Menurut Nandang, berbagai langkah penyehatan itu tentu harus dimulai dengan kemauan serius masing-masing internal parpol, sehingga dalam prosesnya mampu menjadikan parpol sebagai roh demokrasi yang berkualitas.
“Hal itu penting, karena korupsi yang dilakukan di antaranya untuk menjaga agar parpol tersebut bertahan dan siap berkompetisi secara finansial di arena demokrasi 2014,” jelasnya.
Nandang menambahkan untuk mencari biaya kampanye tidak mudah. Cara yang paling mudah adalah dengan melakukan jual beli kekuasaan yang ditempuh melalui jalan korupsi.
“Kondisi itu didukung oleh lemahnya penegakan hukum khususnya dalam vonis pengadilan yang ringan, sehingga menjadikan oknum parpol tidak jera untuk melakukan korupsi,” kata Wakil Rektor I Universitas Islam Indonesia (UII) itu.
Sementara pakar hukum tata negara UII lainya, Dr Ni’matul Huda mengatakan parpol yang diidentifikasikan sebagai pilar demokrasi tampaknya kini telah berubah arah menjadi pilar korupsi.
“Mendekati Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, skala korupsi oknum parpol cenderung masif dan sulit dicegah. Pola korupsi parpol yang tersistem menjadi salah satu kendala serius penegak hukum mengungkap gurita korupsi di Indonesia,” katanya.
Menurut dia, korupsi yang sistematis banyak terjadi di tubuh parpol karena parpol yang mempengaruhi kebijakan sehingga pola korupsi tersistem dengan baik.
“Parpol merupakan alat kekuasaan, maka kekuasaan dalam terminologinya cenderung disalahgunakan. Apalagi menjelang Pemilu 2014 parpol harus memiliki kas untuk logistik pemilu,” jelasnya.
