Baru 4% Dokter Yang Ikut Amnesti Pajak

Baru 4% Dokter Yang Ikut Amnesti Pajak

0
BERBAGI
ilustrasi

JAKARTA-Tingkat partisipasi Wajib Pajak yang memiliki profesi dokter, termasuk dokter gigi, serta Rumah Sakit termasuk pengelola dan pemilik, pada program Amnesti Pajak ternyata masih sangat rendah. Berdasarkan data Konsil Kedokteran Indonesia, terdapat 177.588 dokter yang tersebar di seluruh Indonesia. “Sayangnya baru 7.125 orang atau baru sekitar 4% dari jumlah dokter yang mengikuti program Amnesti Pajak,” ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (25/10).

Sedangkan dari 2.583 Rumah Sakit yang tercatat di Kementerian Kesehatan, baru 140 RS dan 70 orang Direktur RS yang mengikuti Amnesti Pajak.

Untuk itu,  Menteri Keuangan (Menkeu) mengajak seluruh dokter dan seluruh professional di bidang kesehatan termasuk pengelola dan pemilik RS untuk segera memanfaatkan Amnesti Pajak yang saat ini sudah memasuki tahap kedua masih dengan tarif yang sangat ringan.

Ajakan Menkeu ini disampaikan dalam acara Seminar Nasional Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia di Jakarta Convention Center pada Sabtu 22 Oktober 2016.

Menkeu juga menyampaikan bahwa sasaran utama pemerintah dalam program ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memperbaiki catatan perpajakan masa lalu dan mulai menjalankan kewajiban perpajakan sebagai kontribusi bagi pembangunan Indonesia.

Pada Amnesti Pajak periode kedua yang berlangsung 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016, Direktorat Jenderal Pajak fokus pada segmen pelaku UMKM serta para professional seperti dokter, pengacara dan artis. Sosialisasi dan pendekatan secara langsung kepada segmen ini akan terus dilaksanakan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat/Wajib Pajak dalam program yang mungkin akan menjadi amnesti pajak terakhir di Indonesia.

“Amnesti Pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia yang akan dilanjutkan dengan perbaikan regulasi dan peningkatan kapabilitas otoritas perpajakan termasuk pemberian akses data dan informasi keuangan untuk kepentingan pajak,” pungkasnya.