LABUAN BAJO-Pro-kontra seputar rencana PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry menyiapkan KPM Komodo, ferry khusus yang akan mengangkut wisatawan ke Labuan Bajo, pintu masuk ke TN Komodo hingga kini belum juga mereda.
Namun bagi Matias Mboi, pelaku kerja kreatif event organizer berskala nasional, pro dan kontra ini tidak akan muncul jika semua stakeholders melihat keberadaan kapal-kapal wisata di Labuan Bajo secara proporsional.
Karena itu, Matias memastikan kehadiran KMP Komodo tidak akan mematikan usaha kapal wisata lokal mengingat segmen pasarnya berbeda.
“Bahwa kehadiran Ferry khusus ini akan bersinggungan dengan keberadaan kapal-kapal wisata yang ada di Labuan Bajo saat ini, saya kira perlu dilihat secara proporsional,” ujarnya.
KMP Komodo terang Matias sarana transportasi umum sedangkan kapal wisata itu sarana transportasi khusus. Itu artinya tidak ada persaingan karena masing-masing mempunyai karakter khusus.
“Yang wisatawan tentu akan lebih memilih kapal wisata karena lebih pada persoalan privasi sehingga tidak heran kalau harganya lebih mahal. Sedangkan masyarakat umum pasti memilih transportasi umum karena tarifnya bisa lebih murah,” tutur Matias.
Matias tidak memungkiri jika KMP Komodo ini akan beroperasi di kawasan Taman Nasional Komodo. Akan tetapi, harga harga tiket KMP Komodo ini belum termasuk biaya masuk kawasan obyek wisata.
Sebab, setiap obyek wisata tentunya masih punya tarif masuk khusus. Dengan demikian, tidak serta merta penumpang KMP Komodo juga bisa seenaknya masuk kesana tergantung isi kantong juga.
“Jadi, saya kira kehadiran KMP Komodo ini tidak berarti mematikan usaha kapal wisata local, juga tidak berarti semua orang yang naik KMP Komodo bisa masuk obyek-obyek wisata tersebut karena harus keluar kocek lagi,” jelasnya.
Namun satu yang pasti lanjut Matias, masyarakat umum bisa keliling-keliling dengan KMP Komodo menikmati keindahan alam di TNK. Bahkan kehadiran TMP Komodo ini sekaligus bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yamg ada di pulau-pulau berpenghuni sebagai sarana transportasi mereka.
“Mari kita proporsional melihat persoalan ini tanpa apriori yang berlebihan dengan niat dan semangat pemerintah kita ini,” pintanya.
Dia menilai, kehadiran KMP Komodo ini harus dilihat dari sisi sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sarana transportasi umum bagi masyarakat di kawasan perairan Manggarai Barat.
“Dan itu adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Bukan juga soal diminta oleh Gubernur atau Bupati tapi itu merupakan permintaan resmi pemerintah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Penasehat Asosiasi Angkutan Kapal Wisata (Askawi) Manggarai Barat, Muhammad Achyar menilai kehadiran KMP Komodo akan memperparah kondisi usaha jasa kapal wisata di wilayah Labuan Bajo mengingat sebelumnya pihak swasta dari luar juga sudah mulai masuk dan menawarkan paket wisata dengan harga yang lebih murah.
“Kami menolak rencana pengoperasian KMP Komodo milik PT. ASDP Indonesia di Labuan Bajo. Kehadiran kapal ini akan mematikan usaha kapal wisata masyarakat kecil di Labuan Bajo,” tegas Ahyar.
