Berhentilah Memperparah Krisis Ekonomi Indonesia

27

 JAKARTA-Koalisi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Lawan Neokolonialisme dan Imperialisme (Gerak Lawan) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak menyerahkan nasib perekonomian Indonesia kepada forum G20.  Pasalnya, strategi penanganan krisis ekonomi Indonesia kepada forum G20 telah gagal dalam menangani krisis ekonomi global 2008 dan sekarang dampaknya telah sampai ke Indonesia. “Rakyat sedunia dan gerakan sosial untuk menolak agenda liberalisasi perdagangan dunia yang digagas G20, WTO, ASEAN dan APEC,” ujar   Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI)  Henry Saragih di Jakarta, Rabu (4/9).

Sebagaimana diketahui Presiden SBY akan menghadiri G-20 Leader Summit ke-8 di St.Petersburg, Rusia, 5-6 September 2013 mendatang. Tiga agenda utama Summit G20 ke 8 ini, yaitu Growth through quality jobs and investment; Growth through trust and transparency;  dan Growth through effective regulation.

Menurut dia, forum G20 juga telah gagal menangani dampak krisis global tahun 2008. Bahkan perekonomian dunia kini semakin rentan, akumulasi utang publik semakin besar, menguatnya hegemoni Bank Dunia-IMF, meningkatnya kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan ekonomi, spekulasi komoditas pangan yang meningkatkan kelaparan, serta menguatnya korporasi dalam penguasaan sumber-sumber kekayaan di tingkat nasional. “Bahwa, 99% Negara-negara di seluruh dunia tidak menikmati manfaat dari restorasi sistem kapitalisme ala G20,” jelas dia.

Sebaliknya kata dia penerima manfaat utama dari KTT G20 adalah korporasi-korporasi swasta internasional besar serta IMF dan Bank Dunia, yang menerima transfusi modal triliunan dolar dalam bentuk dana bailout serta penambahan cadangan modal. Sebuah strategi pembangunan internasional yang buta atas dampak dari kesalahan kebijakan yang dilakukan selama ini seperti privatisasi, pencabutan subsidi, liberalisasi, dan deregulasi yang didorong oleh IMF dan Bank Dunia serta praktek perampasan sumber-sumber agraria dan tenaga kerja buruh atas nama investasi. Lebih parah lagi, Rekomendasi G-20 di Los Cabos, Mexico, tahun 2012 malah mendorong pembukaan pasar besar-besaran terhadap Negara-negara berkembang yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, termasuk Indonesia. Dimana dorongan tersebut pada akhirnya hanya menjerumuskan Indonesia ke dalam jurang krisis yang lebih dalam lagi.