BATAM-Bank Indonesia (BI) mencatat rekor di Museum Rekor Indonesia (MURI) dengan memperkenalkan transaksi nontunai kepada nelayan di daerah Batam, Kepulauan Riau. Hal tersebut dilakukan melalui penyerahan 1000 kartu Layanan Keuangan Terintegrasi (Lantera) kepada 1000 orang nelayan, di Batam Sabtu (13/8).
Penyerahan 1000 kartu Lantera disaksikan oleh Gubernur BI, Agus DW Martowardojo.
Gubernur BI berharap pengenalan transaksi nontunai mempermudah transaksi dan membantu manajemen keuangan, serta membuka akses keuangan para nelayan. “Belum terjangkaunya akses keuangan tersebut menimbulkan kesulitan memperoleh pembiayaan, yang diperlukan untuk pengembangan usaha,” ujar Agus.
Selain itu jelas Agus, penghasilan nelayan yang antara lain bergantung pada faktor cuaca membuat manajemen keuangan nelayan sangat penting.
Menurutnya, penyerahan Kartu Lantera ini juga merupakan bagian dari komitmen BI menjalankan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT), yang telah dicanangkan sejak 2014. GNNT dilakukan untuk memperkenalkan sekaligus mendorong penggunaan transaksi nontunai di Indonesia.
Hingga saat ini, ujarnya usaha berbagai pihak telah memungkinkan berkembangnya transaksi nontunai, misalnya dalam pembayaran di berbagai transportasi umum.
Kartu Lantera merupakan kartu elektronik yang dapat digunakan oleh nelayan terutama untuk transaksi pembelian peralatan tangkap ikan dan kebutuhan sehari-hari. “Ke depan fitur kartu lantera akan akan dikembangkan menjadi berbasis uang elektronik terdaftar (registered) dan diintegrasikan dengan kartu ATM/Debet dengan media ponsel dan kartu,” tuturnya.
Dengan adanya integrasi ini maka kartu Lantera juga dapat dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan kepada komunitas nelayan serta disinkronisasikan dengan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Dalam penerbitan kartu ini, BI bekerja sama dengan lima bank penerbit kartu elektronik, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara dan Bank Central Asia.
Penyerahan 1000 kartu Lantera kepada 1000 nelayan secara serentak diharapkan dapat dilanjutkan pula dengan pengenalan nontunai kepada nelayan di seluruh daerah di Indonesia.
