JAKARTA-Ongkos politik di Indonesia ternyata sangat mahal bahkan mencapai miliaran rupiah. Tingginya biaya politik ini terjadi karena proses rekruitmen politisi melalui parpol juga melibatkan modal finansial yang tidak sedikit. “Semakin laris sebuah partai, atau semakin tinggi elektabilitas parpol, semakin mahal peluang untuk membayar akses di dalam partai tersebut,” ujar pengamat politik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus di Jakarta, Rabu (17/4).
Tingginya ongkos politik ini mulai dikeluhkan oleh sejumlah politisi Senayan. Bahkan untuk sekedar kampanye saja, seorang calon harus membayar Rp 50-100 ribu per orang. “Karena terbanyak adalah pemetik kelapa dan kerja di sawah, yang dibayar harian,” kata Politisi Partai Golkar Bambang Soesatyo dalam acara diskusi “Agenda Perubahan Versi Partai” di Galeri Cafe, Cikini, Jakarta, Rabu (17/4).
Akibatnya, bila terus-menerus datang ke dapil untuk kampanye akan menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Hal ini membuka peluang orang yang punya modal tapi minim jaringan. Tidak jarang juga seorang caleg harus berutang.
Menurut Lucius politik di Indonesia saat ini memang masih pragmatis. Ini terjadi karena parpol tidak memiliki tradisi kaderisasi yang memungkinkan adanya persiapan berjenjang dalam jagad politik. Akibatnya, orang yang terjun ke partai hampir semuanya berasal dari dunia antah berantah yang kemudian menemukan celah untuk meningkatkan kesejahteraan melalui dunia politik. “Tiadanya kaderisasi membuat semua orang memilikki kesempatan yang sama untuk menjadi politisi,” kata dia. Akan tetapi, jelas Lucius, ketika kesempatan itu dibuat seperti pasar bebas maka kompetisi pun terjadi. “Dan kompetisi dalam konteks pragmatisme politik tak bisa tidak melibatkan uang sebagai penentu akses seseorang untuk diterima dalam list politisi yang dipakai parpol,” jelas dia.
Dengan demikian imbuh dia, orang tidak perlu menginvestasikan integritas untuk menjadi politisi. Orang dengan integritas buruk tetapi punya modal besar akan mampu menembus ring satu parpol ketimbang mereka yang punya integritas pribadi tetapi modal seadanya. “Ketika integritas digantikan oleh materi, maka pertarungan politik pun menjadi pertarungan duit,” jelas dia.
Dia menjelaskan, sistem politik Indonesia yang masih ditandai oligharki partai politik. Oligharki ini membentuk parpol yang hanya dikuasai segelintir orang.
Segelintir orang ini kata dia pasti mempunyai modal. “Dan segelintir elit ini yang secara absolut menentukan siapa yang boleh atau tudak mengambil bagian dalam partai tertentu. Lagi-lagi duit berperan untuk menaklukkan para elit parpol untuk menerima seseorang. Karena hanya orang berduit yang bisa membantu parpol untuk memenangi pertarungan,” jelas dia.
Lebih lanjut dia menjelaskan mahalnya biaya pemilu akibat dari sistem pemilu yang terbuka dengan ketentuan diberikan kepada mereka yang memperoleh suara mayoritas. Untuk bisa bersaing dalam mempengaruhi pemilih, seseorang wajib punya dana untuk kampanye “Dan partai mematok dana itu sebelum menerima seseorang menjadi caleg partainya. Akibatnya, dunia politik masih menjadi milik mereka yang berharta,” pungkas dia.
