Bioskop XXI Diduga Bermasalah Dengan Pajak

56
beritasulsel.com

JAKARTA-Perusahaan jaringan Cinema 21 diduga memanipulasi pajak film. Masalahnya, perusahaan bioskop terbesar di tanah air itu selama ini diduga belum membayar pajak sebagaimana mestinya. “Saya tidak bilang bioskop 21 tidak membayar pajak, tapi tolong cek pajaknya selama ini, apakah tidak bermasalah?,” kata artis senior Roy Marten dalam diskusi publik “Menggerakkan Potensi Ekonomi Kreatif Bidang Perfilman” di ruang Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Gedung DPR, Jakarta , Rabu (27/4).

Bahkan Roy meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengecek pajak pelopor jaringan cineplex di Indonesia tersebut. “Ada dugaan terjadi manipulasi pajak, dan kalau dikonfirmasi oleh Dirjen Pajak mereka ditakut-takuti, atas desakan Amerika Serikat. Jadi, tolong pemerintah cek lagi pajaknya 21 itu,” tegasnya

Selain Roy Martin, hadir juga pembicara lainnya Ketua Umum Parfi Gatot Brajamusti, anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKB yang juga artis nasional Krisna Mukti dan serta artis Oki Agustina (artis). Acara dimoderatori oleh artis Sandy Nayoan.

Roy Marten mengaku prihatin dengan dunia perfilman saat ini, karena film-film Indonesia seolah tidak mendapat tempat di biskop di kota-kota besar Indonesia . Padahal, kalau diputar di kampung masih banyak ingin yang menonton. Akibatnya, kata dia, film-film asing merajalela. “Jadi, pemerintah jangan hanya mengambil pajaknya, melainkan harus membantu membangun infrastruktur untuk membangun dan membangkitkan film Indonesia ,” ujarnya.

Di sisi lain, dia juga mengkritik terlalu besarnya pengaruh modal asing dalam industri film nasional. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya film-film Indonesia tetapi sebanrnya nuansanya film asing seperti nuansa India , Tiongkok, Amerika Serikat dan sebagainya, “Itu karena penulis, sutradara, dan pemodalnya adalah dari luar. Sedangkan artis Indonesia hanya menjadi pemain,” katanya.

Dari fakta di atas, Roy mengaku sedih sebab bangsa Indonesia tidak dapat berbuat banyak untuk negerinya sendiri di bidang perfilman. Bila ini dibiarkan terus terjadi maka akan berakibat pada jati diri Indonesia karena secara tidak sengaja budaya sing disisipkan oleh asing untuk menggerus budaya Indonesia . Dengan demikian, saat ini Indonesia belum mampu menunjukkan budaya sendiri dari film. “Bangsa Indoensia masih senang ikut-ikutan India , Korea , Amerika dan asing yang lain. Tidak membuat film yang ditulis, disutradarai, dimodali, dan dibintangi oleh warga Indonesia sendiri yang benar-benar memahami kearifan lokal. Tapi, saat ini kita memang kekurangan penulis cerita yang baik dan menarik. Padahal, kenapa dulu film kita digandrungi masyarakat? Karena diangkat dari novel yang ditulis oleh kita, dan terbukti laris dan banyak dibaca masyarakat, maka wajar kalau novel itu diangkat ke film, filmnya sangat diminati masyarakat,” imbuhnya.

Mengenai kebijakan kebijakan 100 % investasi asing boleh masuk di bidang perfilaman sesuai dengan Paket Kebijakan Ekonomi X yang diterbitkan pemerintah, Roy mengaku sebenarnya tidak perlu ada yang ditakutkan dengan liberalisasi film. Boleh artis, aktor, dan pemodal asing berbondong-bondong ke Indonesia untuk investasi film, namun jangan sampai mereka atas kekuatan modal-uangnya melarang film kita masuk ke bioskop-bioskop, akibat terjadi monopoli perfilaman.“Jangan sampai film kita kalah dengan uang, karena film kita memiliki pasarnya sendiri, dan terbukti di kampung-kampung masih sangat diminati masarakat,” pungkasnya.

Sementara itu Ketua FPKB DPR RI , Ida Fauziyah menyatakan keprihatinannya terhadap film Indonesia , yang belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena dengan regulasi perfilaman ini diharapkan, film Indonesia bangkit dimana budaya dan kearifan lokal ini akan menjadi inspirasi bagi insan film untuk menjadi tuan rumah, dan jati diri bangsa Indonesia kembali. “Film Indonesia harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” kata Ida Fauziah. **aec