JAKARTA – Jaringan birokrasi dengan kekuatan politik agaknya sangat sulit dipisahkan.
Alasannya, jabatan eksekutif dari presiden sampai bupati dan wali kota, adalah jabatan politik.
Karena itu, mereka memiliki kewenangan politik dari tingkatan apapun.
“Kecuali presiden dan pejabat eksekutif itu bersikap negarawan benar-benar mengabdi untuk masyarakat, maka bisa diharapkan mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” kata pengamat kebijakan publik, Andrinof Chaniago dalam diskusi “RUU Aparat Sipil Negara (ASN)” bersama Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar dan Sesmen PAN, Tasdik Kinanto di Jakarta,Selasa, (21/5).
Menurut Dosen FISIP UI ini, kekuatan politik birokrasi ini sebagai imbas dari pemilu berbiaya tinggi dan suburnya politik dinasti.
Sehingga mekanisme dan pola rekruitmen PNS tetap bermotif politik atau KKN.
“Birokrasi tak bisa diperbaiki dengan gaji tinggi dan remunerasi. Karena proses rekruitmen PNS selama ini tidak transparan, kompeten, dan tak akuntabel,”tandasnya.
Lebih jauh kata Direktur eksektif CIRUS ini, harus ada perbaikan mekanisme sumber perekrutan.
“Kalau memang sekolah-sekolah pemerintahan dan kedinasan, yang selama ini dijamin kelulusannya sebagai PNS, semua itu harus diatur dengan matang. Kalau tidak, maka pegawai itu malah membuat geng-geng di birokrasi,” ujarnya.
Sedangkan Agun Gunanjar menilai problem utama tata kelola keuangan negara ini ada di kementerian keuangan.
Karena itu RUU ASN diharapkan bisa dan membangun politik anggaran yang pro rakyat. Jangan terlalu berharap dengan situasai sekarang ini.
“Dana transfer ke daerah yang mencapai Rp 580 triliun sesuai dengan UU no.32/2004 tentang otonomi daerah ternyata tidak berdampak apa-apa, karena tetap saja banyak dibelanjakan ke Jakarta,” ungkapnya.
Dana transfer yang dimaksud Agun, adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Lihat saja, bagaimana para bupati/walikota berusaha mencairkan DAK ke Jakarta, mereka menginap di hotel-hotel Jakarta. Jadi wajar tidak ada pertumbuhan di daerah,” terangnya.
Oleh karena itulah, lanjut Agun, DPR akan memperjuangkan RUU Aparat Sipil Negara (ASN).
Alasannya, RUU ASN ini merupakan kunci untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, kompeten, dan bertanggung jawab.
“Saya yakin ke depan akan menghasilkan pemerintahan yang lebih baik dan birokrasi, yang lebih efektif, efisien, akuntabel, Korpri atau PNS tetap independen, netral dalam politik,” tambahnya.
Sedangkan Sesmen PAN, Tasdik Kinanto yakin RUU ini akan membawa perubahan mendasar menyangkut dua hal; yaitu kebiasaan-kebiasaan kerja yang tak produktif, buruk, dan berjalan di tempat, dan kedua terkait perbaikan sistem.
“Tujuan yang akan dicapai adalah mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, berintegritas, memberikan pelayanan terbaik pada rakyat, dan bagaimana sistem ini mendudukkan orang secara obyektif sesuai kompetensinya,” pungkasnya.
