JAKARTA-Transaksi bisnis dari situs porno ternyata memang cukup menggiurkan. Dari catatan pada 2012 saja transaksinya mencapai US$10 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 130 triliun. “Omset dari pengguna nomor Telkomsel saja di Indonesia mencapai Rp500 triliun dari sekitar 370 juta orang pengguna,” kata mantan Menkominfo Tifatul Sembiring dalam dialog empat pilar MPR RI “Fenomena Penyimpangan dan Degradasi Moral Masyarakat” bersama Kepala Devisi Sosialisasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Erlinda MPd di Jakarta, Senin (19/9/2016).
Ketua Fraksi PKS MPR RI Tifatul Sembiring menambahkan jumlah situs sendiri di dunia mencapai 3 miliar. Namun dari jumlah itu belum diketahui berapa jumlah situs pornonya. “Dulu, Kominfo menutup sejutaan situs porno,” ujarnya.
Saat ditanyakan berapa biaya penutupan situs porno, Tifatul menegaskan penutupan situs itu tidak perlu anggaran, karena yang menutup adalah operator. Penutupan itu atas perintah Undang Undang, jadi tidak memakan anggaran negara. “Dampaknya penutupan situs porno, kemudian muncul situs LGBT (lesbian, gay, dan biseksual, dan trangender),” ucapnya meminta agar mencermati RUU Kekerasan Seksual Terhadap Anak, yang justru melegalkan LGBT tersebut.
Mantan Presiden PKS ini membeberkan dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi dan UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi sudah menegaskan pemerintah pusat dan daerah itu wajib mencegah beredarnya pornografi.
Karena itu kalau di daerah ada pembiaran dan apalagi penyebaran porno khususnya yang melibatkan anak-anak, maka Pemda harus menutup, menyegel dan menindak tempat maksiat tersebut. Hal itu sebagai lanmgkah bahwa Indonesia ini beragama dan ber – Pancasila. “Indonesia adalah negara beragama dan ber-Pancasila. Kemaksiatan itu bertentangan dengan nilai-nilai agama dan Pancasila sebagai jatidiri bangsa,” tegasnya
