Bom Waktu Tanah di Labuan Bajo

Bom Waktu Tanah di Labuan Bajo

180
0
BERBAGI
Praktisi Hukum Achyar Abdurrahman/dok facebook

Oleh: Achyar Abdurrahman

Mungkin banyak yang belum menyadari atau sebaliknya telah menyadari akan tetapi tak mampu atau enggan bersuara atas adanya dugaan sindikat mafia tanah di Labuan Bajo. Pesatnya perkembangan pariwisata di Labuan Bajo berdampak terhadap semakin banyaknya permintaan (pembeli) tanah yang hendak berinvestasi di Kota Komodo ini.

Perihal banyaknya permintaan tersebut berakibat semakin tingginya harga tanah, bahkan kini menembus angka hingga Rp 5 juta per meter. Kondisi ini menjadi bom waktu, mengingat banyaknya permintaan tanah tidak diimbangi dengan ketersediaan tanah yang clear and clean, lebih banyak tanah bermasalah, baik itu soal klaim mengklaim di luar proses pengadilan hingga saling menuntut di ranah hukum, di kepolisian hingga ke pengadilan.

Persoalan tanah di Labuan bajo tidak lepas dari peran Calo/Broker tanah. Menjadi calo atau broker tanah tentu bukanlah suatu pekerjaan hina, tak ada larangan untuk menjadi calo tanah, apalagi orang sampai dihukum/dipidana karena menjadi calo tanah.

Selama usianya sudah masuk cakap hukum (21 tahun menurut BW), tidak gila, apa pun profesinya (swasta maupun PNS, TNI/Polri) sah-sah saja menjadi calo tanah. Tak perlu khawatir nyambi pekerjaan menjadi calo tanah apalagi sampai takut dihukum atau dipidana. Selama tidak melanggar hukum dan aturan, selama tidak merugikan hak-hak orang lain dan tidak merampas hak orang lain, selama tidak bertentangan dengan kewenangan dan jabatan, selama tidak masuk ranah korupsi, seorang pejabat pun sah-sah saja mendapat komisi atas tanah yang dijual melalui perantaraannya.

Calo tanah itu sebuah keniscayaan, dimana pada saat pemilik tanah tidak memiliki waktu untuk menjual tanahnya, tidak memiliki akses kepada calon pembeli, tidak memiliki jaringan, tidak memiliki pergaulan luas, maka bisa dipastikan pemilik tanah akan kesulitan menjual tanah miliknya demikian pun sebaliknya bagi pembeli. Untuk itulah Calo tanah hadir.

Imbalan komisi atau bisa juga selisih lebih (margin) dari harga yang disepakati dengan penjual atau pemilik tanah, tentu semakin membuat pekerjaan ini menjadi primadona pada beberapa kota atau daerah tertentu yang sedang maju pesat perkembangannya, tak terkecuali Labuan Bajo (LB), Manggarai Barat.

Kekayaan alam dan keindahan yang dimiliki LB menjadi magnet bagi para investor untuk berinvestasi, dan melahirkan banyak calo dengan berbagai macam latarbelakang profesi, tak jadi soal apa pun latar belakang pendidikan serta tingkat pendidikan yang dipunyai. Orang yang tidak berpendidikan pun sudah banyak dan “pintar” jadi calo di LB. Mereka melek, sadar, udah ngerti duit. Harga tanah yang tinggi, tentunya juga menjanjikan komisi, keuntungan yang menggiurkan.

Tapi yang menjadi soal adalah, praktek percaloan itu telah terkontaminasi, telah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab apakah tanah yang dijual itu bermasalah, misalnya tanah bersertifikat ganda, atau menjual tanah yang sebenarnya sedang dalam proses sengketa. Ada pula praktek dimana tanah yang dijual oleh para calo tanah sebenarnya masih dimiliki Ahli Waris, akan tetapi dengan berbagai cara termasuk dengan cara-cara melawan hukum, dibuatkan dokumen dengan cara manipulatif seperti surat hibah palsu, dokumen dengan tanda tangan atau cap jempol yang dipalsukan dll.

Dan tanah milik Ahli Waris tadi pun “disulap” menjadi Sertifikat, tapi atas nama orang lain. Tergoda oleh keuntungan besar, sifat serakah dan ingin cepat kaya dengan jalan pintas, menjadi hal, alasan, pemicu yang mengakibatkan para calo tanah menghalalkan segala cara untuk mencapai niat dan memenuhi nafsunya dan mengabaikan nurani. Praktek curang seperti penipuan, pemalsuan surat, suap menyuap semakin menggila, melibatkan oknum-oknum pejabat terutama di Kelurahan, Kecamatan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), oknum Polri/TNI yang menjadi beking sampai oknum Advokat “abal-abal” yang tidak berintegritas dan lain sebagainya, semakin membuat carut marut soal pertanahan di Labuan Bajo.

Hal inilah yang kini dialami oleh Para Ahli Waris/keturunan Raja Naib Labuan Bajo, Ahmad Daeng Malewa yang berkuasa dan turun tahta di Labuan Bajo hingga tahun 1929. Dimana tanah milik mereka yang membentang mulai dari Tanjung Batu hingga Tanjung Batu Kallo (sekita kawasan wisata Wae Cicu) telah diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertangungjawab.

Disiinyalir, telah ada sindikat mafia tanah di Labuan Bajo yang melakukan berbagai dugaan tindak pidana seperti Pemalsuan Surat/dokumen, penyerobotan tanah, penipuan dan atau penggelapan serta tindak pidana lainnya yang terkait dengan upaya-upaya para sindikat mafia tanah tersebut untuk merampas hak-hak masyarakat atau pencari keadilan.

Salah satu Ahli Waris, M Naser menyampaikan, seseorang bernama Dai Kayus dan komplotannya termasuk para calo/broker telah mengelabui pihak Ahli Waris dengan mengaku sebagai orang yang telah menerima hibah dari Usman Pota yang nota bene hanya merupakan orang suruhan (penjaga tanah) dari orang tua para Ahli Waris, Abdullah Tengku Daeng Malewa yang merupakan Cucu dari Raja Naib Labuan Bajo, Ahmad Daeng Malewa.

Dari surat hibah tersebut kemudian oleh pihak Dai Kayus cs tanah milik Para Ahli Waris tersebut diperjualbelikan sebagian-sebagian dengan cara-cara yang patut diduga melawan hukum baik secara pidana maupun perdata. Naser menambahkan pihak-pihak yang juga patut diduga ikut terlibat dalam sindikat tersebut adalah Mahmud Nip, Andi serta diduga terdapat pemodal yang membantu melancarkan aksi mereka. Adanya kasus-kasus semacam ini, tentunya membuat kita perlu khawatir, karena keindahan dan daya pikat Labuan Bajo, dengan berbagai persoalan sengketa tanah yang mengikutinya, kota ini kelak akan menjadi kota dengan Seribu Perkara.

 

Penulis adalah Praktisi Hukum tinggal di Jakarta