JAKARTA-Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) berdasarkan Perpres Nomor.75/2019 yang akan dimulai per Januari 2020 tentu berdampak bagi masyarakat.
Ini terkait jaminan kesehatan, hak setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab utama pemerintahlah untuk memenuhi urusan ini dengan sebaik baiknya.
“Kalau dilihat motif kenaikan ini hanya sekedar kebijakan instant, kebijakan tambal sulam cendrung fokus hanya menutupi defisit bukan pada mencari akar persoalan yang tuntas termasuk mendorong kualitas peningkatan pelayanan kesehatan serta membuat nyaman bagi semua stakeholder,” kata Pakar Hukum Pidana dari Universitas Bung Karno (UBK) Azmi Syahputra kepada wartawan di Jakarta Senin (04/11/2019).
“Presiden Jokowi pada September tahun lalu pernah perintahkan BPKP audit BPJS, mana follow up perintah ini? harus dijelaskan kondisi BPJS terkait tentang tata kelola dan laporan konkrit dari BPKP,” ungkapnya.
Masalah lainnya, lanjut dia, secara kelembagaan BPJS diketahui dibawah komando Presiden, seharusnya Presiden dapat jelaskan ini secara detail karena Menteri Kesehatan tidak bisa masuk untuk atur regulasi BPJS.
“Inilah salah satu yang membuat kompleksnya persoalan BPJS sehingga kebijakan jaminan kesehatan tidak terintegrasi, kurang terukur dan menjadi jomplang kebijakan ,berbeda visi BPJS dengan visi kebijakan Kementerian Kesehatan,” kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha).
Menurutnya, Dualisme kebijakan ini selalu menjadi runcing dan ajang adu pintar baik dari BPJS dan Kemenkes karena dari sudut pandang yang beda.
“BPJS dari aspek ekonomi dan pembiayaan, Kementerian Kesehatan dari ilmu medis (terselenggaranya pelayanan kesehatan) sehingga kedua lembaga ini cenderung tidak pernah akur dalam operasional kebijakannya,” ujarnya.
