JAKARTA-Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengakui harga obat di tanah air saat ini masih tergolong mahal. Hal ini disebabkan 95% bahan baku obat di Indonesia hingga saat ini masih impor.
Sekretaris Utama BPOM Reri Indriani mengatakan BPOM terus melakukan pengawasan melalui proses supply and demand terhadap peredaran obat di Indonesia. Bahkan akan ada penguatan BPOM yang khusus menangani respons cepat dan cegah tangkal. “Program berbasis komunitas menjadi salah satu cara pendekatan dalam sosialisasi obat dan pangan yang aman,” kata Reri dalam sambutannya pada Forum Tematik Badan Koordinasi Hubungan Kemasyarakatan (Bakohumas) dengan tema, “Peduli Obat dan Pangan Aman,” di Gedung C Badan POM, Jakarta, Kamis (6/10).
Sementara Kepala Pusat Informasi Obat dan Makanan Rita Endang mengatakan tantangan ke depan adalah fokus pengawasan obat.
Sebab hingga hari ini tidak ada dasar hukum penjualan obat secara online.
Rita menjelaskan, obat ilegal itu tidak memiliki izin edar sedangkan obat palsu adalah obat yang dibuat mirip dengan obat yang memiliki izin edar. “UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sudah mengancam pelaku pengedaran obat palsu dengan hukuman 10 tahun penjara,” ujarnya.
Sumber obat palsu, menurutnya, berasal dari obat kadaluarsa, obat curian, obat donasi dari luar negeri yang dijual ke penjual ilegal, obat sisa rumah sakit yang tidak dikelola dengan benar, obat yang dikumpulkan pemulung, dan kemasan yang dipakai kembali. “Lihat komposisi obat yakni indikasi dan kontra indikasinya, serta komposisinya,” tambah Rita.
Pengawasan melalui partisipasi masyarakat, menurut Rita, dilakukan dengan aplikasi cek BPOM, IONI (Informasi Obat Nasional Indonesia), dan juga melaporkan secara online melalui situs BPOM.
